JAKARTA (30 September) – Upaya mengurangi ketergantungan warga Jakarta terhadap kendaraan pribadi dinilai perlu dilakukan tidak hanya dengan memperkuat transportasi publik, tetapi juga memberikan insentif bagi masyarakat yang memilih berjalan kaki dan bersepeda.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari pengembangan sistem transportasi Jakarta yang semakin terintegrasi. Menurutnya, masyarakat perlu diberi lebih banyak pilihan mobilitas yang nyaman dan terjangkau.
“Ke depan kita harus bisa berpikir out of the box, bagaimana kita memberikan insentif kepada pesepeda maupun juga para pejalan kaki di Jakarta,” kata Wibi Andrino, usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (29/9/2026).
Menurut Wibi, insentif bagi pesepeda dan pejalan kaki dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menuju moda transportasi yang lebih berkelanjutan.
Di sisi lain, ia mengapresiasi perkembangan integrasi transportasi di Jakarta yang saat ini disebut telah mencapai 93 persen. Menurutnya, peningkatan konektivitas menjadi modal penting agar masyarakat semakin mudah menggunakan transportasi publik.
“Kita apresiasi apa yang sudah dikerjakan Bapak Gubernur. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan. Pertahankan dan tingkatkan lagi,” ujar Wibi.
Namun, Wibi menilai tantangan transportasi Jakarta masih cukup besar. Kapasitas jalan relatif terbatas, sementara jumlah kendaraan terus bertambah. Kondisi tersebut membuat pengembangan transportasi tidak cukup hanya dengan menambah moda, tetapi juga perlu memastikan setiap moda dapat terhubung dengan baik.
“Tantangannya besar. Karena kita di Jakarta ini jalan tidak bertambah, tetapi transportasi baik pribadi maupun publik terus juga bertambah,” ujarnya.
Karena itu, Wibi menilai sterilisasi jalur transportasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan perjalanan angkutan umum berjalan efektif. Di saat yang sama, jaringan transportasi publik juga perlu diperluas hingga mendekati kawasan permukiman.
Menurut dia, keberadaan Mikrotrans dapat terus dikembangkan untuk memperkuat konektivitas dari lingkungan permukiman menuju jaringan transportasi publik utama. Dengan akses yang semakin dekat dan mudah, masyarakat diharapkan memiliki alasan lebih kuat untuk meninggalkan kendaraan pribadi.
“Kita mungkin sudah punya Mikrotrans, tapi konektivitasnya lebih besar lagi, sehingga orang akan memilih menggunakan transportasi publik dibanding menggunakan kendaraan pribadi,” kata Wibi.
Wibi juga mendorong agar rencana induk transportasi Jakarta dapat memastikan konektivitas antarmoda berjalan semakin baik. Pengembangan jaringan berbasis rel, termasuk trem maupun KRL, menurutnya perlu dirancang terhubung dengan moda transportasi lainnya.
“Kalau kita masuk ke jalur seperti itu, saya rasa itu akan menjadi sesuatu hal yang berbeda. Kita berbicara tentang kemacetan di Jakarta bisa diurai,” tuturnya.
Ia menilai pada akhirnya masyarakat akan memilih transportasi publik apabila layanan yang tersedia memenuhi kebutuhan mereka, terutama dari sisi biaya, kenyamanan, dan kemudahan akses.
“Untuk warga Jakarta sebenarnya sudah, tanpa diminta pun akan memilih. Karena dengan harga yang sangat affordable, kenyamanan, itu pasti akan memilih transportasi publik,” pungkasnya. (MAP/FM)