JAKARTA (20 November): Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur keterbukaan informasi publik, meski transparansi menjadi salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan. Partai NasDem DKI Jakarta menilai pembentukan Perda tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat transparansi pemerintahan sekaligus menjamin hak masyarakat memperoleh informasi.
Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan keterbukaan merupakan bagian mendasar dari semangat Gerakan Perubahan yang menjadi landasan perjuangan Partai NasDem. Menurutnya, perubahan tidak dapat berjalan tanpa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan organisasi.
“Komitmen daripada Partai NasDem yang pertama cukup konkret dan jelas bahwasanya perubahan itu hadir dari suatu keterbukaan. Tanpa ada keterbukaan, tagline Partai NasDem, Gerakan Perubahan, itu tidak ada,” ujar Wibi, saat menghadiri Presentasi E-Monev 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi DKI Jakarta di Jakarta, Jumat (20/11).
Wibi mengatakan, keterbukaan bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap proses perubahan. Karena itu, upaya memperkuat transparansi melalui regulasi dan tata kelola informasi publik sejalan dengan semangat yang diusung Partai NasDem.
Ia mengapresiasi upaya Komisi Informasi DKI Jakarta dalam mendorong keterbukaan informasi hingga menjangkau tingkat pemerintahan paling bawah. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun budaya transparansi yang semakin kuat di Jakarta.
Wibi berharap keterbukaan informasi dapat terus berkembang menjadi budaya, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun organisasi politik. Menurutnya, transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mewujudkan tata kelola yang modern, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Partai NasDem DKI Jakarta, baik melalui jajaran partai maupun Fraksi NasDem di DPRD, berkomitmen terus berkolaborasi dengan Komisi Informasi DKI Jakarta untuk mempercepat lahirnya Perda Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi tersebut dinilai penting agar pengelolaan layanan informasi publik memiliki landasan yang lebih kuat, terarah, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” pungkasnya. (FM/AS)