JAKARTA (25 Januari) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Hasan Basri Umar mengungkapkan rencana kebijakan electronic road pricing (ERP) dinilai tidak perlu dipaksakan. Menurutnya, kebijakan ini seharusnya tidak perlu diadakan karena hanya merugikan masyarakat. Kebijakan ERP juga belum dibahas di DPRD. 

Hasan Basri menyebut mayoritas komisi B DPRD DKI Jakarta tidak setuju dengan adanya pemberlakuan ERB di 25 ruas jalan di Jakarta karena kebijakan ini hanya akan memindahkan kemacetan ke tempat yang berbeda.

“Kenapa menolak karena jalan yang 25 lajur ini akan diterapkan adalah jalan yang dibangun memakai uang dari rakyat, yakni uang pajak, kenapa rakyat lalu harus bayar,” ujar Hasan Basri, Rabu (25/1/2023).

Hasan Basri membandingkan, hal tersebut berbeda dengan jalan tol yang memiliki aturan wajib membayar saat masuk ke suatu daerah dengan akses jalan tertentu.

“Kita bedakan dengan jalan tol. Kalau jalan tol kan dibangun oleh swasta wajar kalau mereka investasi di situ lalu bayar, yang kita tidak setuju itu karena itu kan orang udah susah, jadi tambah susah,” pungkas Hasan Basri. (FM)