JAKARTA (3 Maret) – Kegiatan reses yang dilakukan Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris berlanjut ke wilayah Cilincing, tepatnya di Jalan Marunda Baru III No. 21 RT 08 RW 06, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dengan membuka forum dialog bersama warga.
Salah satu aspirasi datang dari Tina Agustin, warga RT 07 Kelurahan Marunda yang menanyakan terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dia mempertanyakan terkait status dirinya yang sudah tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan KJP.
“Jadi anak saya sebelumnya sudah menerima KJP dan kebetulan anak saya baru saja naik kelas VII, tapi pada semester berikutnya KJP anak saya sudah tidak terfdaftar lagi. Saya sudah mencoba mengurus tapi malah dipersulit,” ungkap Tina, Kamis (2/3/2023).
Sekadar informasi, penerima program KJP berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah terdaftar. DTKS ini merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelengaraan kesejahteraan sosial.
Willy selaku Kesra perwakilan Kecamatan Cilincing menjelaskan bahwa DTKS ini memang diperuntukan untuk membantu keluarga yang kurang mampu. Dirinya pun memastikan jika memang yang dialami terkait masalah teknik, nantinya pihak kecamatan akan membantu hingga tuntas.
“Adapun permasalahan KJP yang dialami ibu Tina nantinya akan diperiksa terlebih dahulu di Kasapel Pendidikan Kecamatan dan Kasapel Sosial Kecamatan. Jadi mungkin Karena posisi anak Ibu yang baru saja naik kelas jadi pencatatan onlinenya jadi berubah karena adanya perpindahan sekolah tersebut,” ujar Willy.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Muhammad Idris mengatakan bahwa dirinya kerap mendapat laporan terkait permasalahan data penerima KJP. Dia menambahkan, semua permasalahan yang disampaikan oleh para warga telah dia catat untuk nantinya disampaikan saat rapat komisi di DPRD DKI Jakarta nanti.
“Permasalahan seperti ini sering kali terjadi di lingkungan kita. Jadi masalah KJP ini memang bersangkutan dengan Sudin Pendidikan, tapi karena SPKD terkait kebetulan tidak bisa hadir, ini akan menjadi catatan dan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat untuk membantu ibu menyelesaikan masalah ini,” jelas Idris. (CT/FM)