JAKARTA (23 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni meminta kepada kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pembakaran liar. Hal tersebut menyusul semakin maraknya kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau. Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ini merugikan banyak pihak, termasuk terhadap masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Adapun khusus di Riau, Roni menjelaskan bahwa wilayah tersebut sempat mendapat sorotan setelah terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Polda Riau terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan di Riau. Surat tersebut dikeluarkan sejak 2 tahun lalu, dan saat ini kejadian tersebut kembali terjadi.

“Oknum-oknum ini menganggap dengan membakar hutan dan lahan dapat menekan biaya sehingga lebih murah, dia tidak tahu bahwa membakar hutan dan lahan merugikan banyak pihak. Maka dari itu kami meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pembakaran itu,” tegas Ahmad Sahroni, Rabu (23/8).

Sementara itu, menyoroti persoalan lain terkait over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Sahroni menjelaskan hal tersebut terjadi karena keterbatasan tempat. Untuk itu, dirinya meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) untuk bisa diminimalisir keterkaitan kepasitasnya Lapas.

Sahroni berharap dalam waktu dua tahun ke depan, permasalahan Lapas bisa ditanggulangi dengan baik untuk wilayah dengan kapasitas yang cukup dan memadai. (FM)