JAKARTA (17 Oktober): Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino menilai pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat gaduh. Alasannya, karena mantan Menteri Pendidikan itu menyinggung kata pribumi, di mana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008.
Wibi mengatakan, Jakarta saat ini membutuhkan stabilitas usai Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Jangan sampai perbedaan yang sempat terjadi dalam pesta demokrasi itu kembali terjadi.
“Pidato yang buat gaduh. Jakarta membutuhkan stabilitas, namun pidato perdana Anies malah menimbulkan polemik dan hanya buat gaduh saja. Sangat terlihat ketidakkonsistenan dari pemimpin baru ini yang selalu mengatakan Jakarta untuk semua,” kata Wibi, Selasa (17/10).
Sebelumnya diketahui, Anies Baswedan menyampaikan pidato di hadapan pendukungnya usai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada Senin (16/10). Dalam orasi politik sekitar 22 menit itu, Anies menyinggung ‘pribumi ditindas’ yang merupakan sentimen negatif kepada non-pribumi.
Apalagi dalam Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 disebutkan bahwa menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Wibi mengimbau, Anies dan Sandiaga Salahuddin Uno tidak membeda-bedakan dalam memimpin Ibu Kota. Jangan sampai pidato perdana tersebut akhirnya malah menyinggung suku atau etnis tertentu.
Untuk itu, Wibi mengungkapkan, akan segera meminta Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta untuk meminta penjelasan langsung kepada Anies. “Perlu dilakukan pendalaman dan saya kira DPRD dapat memanggil atau meminta klarifikasi kepada gubernur,” tutupnya. (FM)