JAKARTA (29 November): Sejumlah kalangan mengkritisi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018 yang dinilai tidak efisien terhadap kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Farahdina Al Anshori mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta harus mulai memikirkan menambah pendapat, kemudian mengimplementasikan anggaran tersebut secara efisien.

“Politik anggaran harus berlandaskan pada prinsip kesejahteraan di sila kelima Pancasila,” katanya, Rabu, (29/11).

Dirinya mencontohkan, beberapa waktu lalu masyarakat Kepulauan Seribu mengatakan bahwa harga air bersih di sana bisa mencapai Rp100 ribu. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga air di daratan Jakarta yang hanya beberapa ribu rupiah saja.

“Ini tentu tidak adil, negara harus hadir di sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk dalam hal air bersih,” lanjut Farah.

Menurut Farah, seharusnya Pemprov DKI Jakarta bisa mencontoh apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen tegas menyamaratakan harga bensin di seluruh pelosok Tanah Air. Apalagi menurutnya, saat ini Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar.

Mencermati masalah itu, lanjut Farah, NasDem DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta bisa memanfaatkan anggaran tersebut sedemikian rupa, sehingga menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat Jakarta.

“Ini sesuai dengan gerakan Restorasi Indonesia Partai NasDem yang ingin mengembalikan paradigma pemerintah dan masyarakat kembali ke filosofi dasar bangsa kita, Pancasila, demi mencapai cita-cita Proklamasi 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum,” pungkas Farah. (FM).