JAKARTA (27 Agustus) – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Wibi Andrino meminta kepada Pemprov DKI untuk segera menerbitkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan prabayar. Permintaan itu sebagai upaya untuk mengurangi volume kemacetan di jalanan ibu kota.

“Berbicara tentang mengatasi kemacetan, salah satunya adalah bagaimana caranya jalan harus bayar. Sehingga, masyarakat dipaksa menggunakan transportasi umum untuk berkaktivitas,” ujar Wibi, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Adapun penentuan ruas jalan yang nantinya akan dikenakan ERP, Wibi menyebut untuk penerapannya masih perlu melihat kembali perkembangan yang terjadi.

Legislator muda Partai NasDem ini menilai, kebijakan peningkatan pajak atau bea balik nama kendaraan bermotor sebagai salah satu cara untuk mambatasi kemacetan di Jakarta masih belum cukup.

Kemudian, kebijakan ganjil-genap yang saat ini diterapkan dan juga akan diperluas masih belum menjadi solusi final. Karena menurutnya, akan ada orang yang membeli mobil lain dengan plat yang berbeda.

“Itu belum menjadi primernya, goal-nya belum sampai ke situ,” papar Wibi.

Wibi menyatakan, ke depan DPRD dan Pemprov DKI harus lebih bersinergi. Hal itu perlu dilakulan demi kepentingan rakyat Jakarta. Ia juga berharap segara dilantik wakil gubernur Jakarta, guna membantu kinerja Anies sebagai Gunernur Jakarta.

“Karena Pak Anies tidak bisa kerja sendri, butuh pendamping. Fraksi NasDem tentunya mendukung agar proses tersebut cepat diseleksaikan,” pungkas Wibi. (*)