JAKARTA (6 September) – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem Nova Harivan Paloh mendukung rencana percepatan penghentian swastanisasi air di Jakarta. Dia sepakat pengelolaan air harus dilakukan pemerintah. Namun, Nova berharap Pemprov DKI tetap memperhatikan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

“Supaya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) enggak rugi,” ujar Nova di Jakarta, Kamis (5/9).

Nova menyebut air merupakan hajat hidup orang banyak. Apalagi, terang dia, hal itu diatur dalam Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Nova yang juga Ketua Garda Pemuda NasDem DKI Jakarta meminta pengambilalihan pengelolaan air tidak merugikan Palyja dan Aetra. Dia menyebut pihak swasta telah berinvestasi membuat pipa dan menyalurkan air di Jakarta.

“Harus ada equal benefit (keuntungan yang setara),” ujarnya.

Nova mengusulkan Pemprov DKI menguasai sebagian besar saham kedua perusahaan. Sementara Palyja dan Aetra bertugas sebagai pengelola. Dia meminta Pemprov DKI, Palyja, dan Aetra bermusyawarah. Hal itu diyakini bisa mempercepat penghentian swastanisasi air.

“(Membahas) bisa atau tidak (Pemprov DKI) menguasai 80 persen (saham),” kata Nova.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berniat mengambil alih pengelolaan air dari Palyja dan Aetra. Perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI, PT Palyja, dan PT Aetra telah berlangsung sejak 1997 hingga 2023. Anies ingin pemenuhan kebutuhan air minum dan air bersih menjadi prioritas Pemprov DKI. (*)