JAKARTA (11 Januari) – Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter menegaskan, Panitia Khusus Banjir (Pansus) Banjir diperlukan untuk membela dan menyelamatkan rakyat Jakarta. Namun, dia menegaskan bahwa Pansus tak boleh menyerang pribadi atau mengganggu kepemimpinan yang sah.

“Pansus ini untuk membantu gubernur dalam mencari solusi terhadap pengendalian banjir di Jakarta,” kata Jupiter di Jakarta, Jumat (10/1).

Legislator NasDem ini menilai, Pemprov DKI Jakarta belum punya konsep dalam penanganan banjir dan tidak memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk petugas pompa air dalam penanggulangan banjir. Dampaknya, banjir berulang-ulang terjadi, dari zaman ke zaman, dengan kerugian yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah. Termasuk kerugian yang dialami rakyat miskin.

“Fakta di lapangan banyak petugas pompa yang tidak standby ketika malam pergantian tahun. Padahal BMKG sudah mengumumkan masuknya musim hujan dengan ancaman bencana banjir,” terangnya.

Setelah pansus banjir dibentuk, kata Jupiter, maka akan langsung bekerja. Salah satunya yakni menengahi tugas antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menerapkan normalisasi dan naturalisasi.

“Pansus itu nanti akan mengakurkan antara Pemprov dan PUPR. dan kita duduk bersama jangan lenpar-lemparan mana yang dikerjakan Pemprov dan mana yang dikerjakan PUPR,” tambah dia.

Jupiter yang juga anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta mengatakan, Pansus ini akan berjuang mencari fakta data dan informasi sehingga mendapatkan konsep yang jelas terkait penanganan banjir, sehingga ada solusi dan konsep untuk anggaran tahun 2021. Menurutnya, penanganan banjir secara komprehensif merupakan suatu keharusan agar untuk menghindari kerugian triliunan rupiah setiap tahunnya.

“Dengan begitu rakyat Jakarta terselamatkan dari bencana rutin banjir di Jakarta ini,” pungkasnya. (*)