Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, dia tidak masalah jika nantinya Jakarta harus dikarantina wilayah. Namun, yang penting harus menjadi suatu keputusan yang bulat, bukan keputusan masing-masing. Dia tak ingin terjadi saling lempar kesalahan atau tanggung jawab.

“NasDem mendorong yang terbaik tapi syaratnya ada kesepahaman kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta, tidak boleh beda tentang bencana Covid-19 ini,” ujar Wibi kepada nasdemjakarta.id, Sabtu (28/3).

Wibi mengatakan pada pertengahan Maret lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengusulkan untuk dilakukan lockdown di ibu kota. Namun, rencana itu tidak direstui oleh pemerintah pusat.

“Tanggal 15 Maret yang lalu Pak Anies sempat bilang Jakarta harusnya di-lockdown, tapi kan memang belum disetujui oleh pemerintah pusat dengan alasan apa saya tidak tahu,” katanya.

Legislator muda NasDem ini menyetujui apabila Pemprov DKI terpaksa melakukan karantina wilayah untuk menekan virus Corona (Covid-19). Namun, pemerintah harus memberikan subsidi kepada rakyat.

“Tetapi bila keadaan makin buruk dan nyata pemerintah Provinsi DKI siap untuk bilamana memberikan karantina wilayah yaitu memberikan subsidi kepada masyarakat, rakyat ya why not,” katanya.

Menurut Wibi, saat ini Jakarta telah menjadi pusat penyebaran Covid-19 di Indonesia. Apabila tidak dilakukan karantina, para pendatang di Jakarta akan membawa virus ke daerah mereka apabila musim mudik tiba.

“Kekhawatiran kami NasDem di DKI Jakarta bilamana tidak dikarantina maka penduduk pendatang yang nanti pulang kampung akan membawa wabah ini ke kampung masing-masing. Ini bisa jadi problem yang sangat serius. Jakarta saja kewalahan bagaimana daerah yang belum mempunyai fasilitas kesehatan yang belum sehebat Jakarta,” tutur Wibi.

Salain itu, Wibi meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan untuk rakyat. Serta subsidi listrik diberikan semasa karantina berlangsung.

“Bila sudah masuk karantina wilayah yang kami desak Jakarta siap. Pertama masalah pangan, terus masalah fasilitas kesehatan, hak dasar kesehatan rakyat Jakarta harus terpenuhi. Terus masalah yang lain, misal pemerintah pusat mampu memberikan subsidi listrik dalam masa lockdown ini karena kita diminta di rumah. Yang tadinya listrik tidak dipakai mahal karena kita di rumah harga listrik melonjak berikanlah subsidi itu kepada kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wibi menyebut pemerintah pusat dan Pemprov harus sinkron dalam menjalankan keputusan ini, serta memastikan kepada publik bahwa Jakarta siap apabila karantina dilakukan.

“Jadi satu saya minta adalah pemerintah pusat dan DKI harus sinkron, harus linier, kerja sama harus ada kesepahaman yang sama yang ada di Jakarta, karena Jakarta adalah rumah pemerintahan pusat. Disampaikan kepada publik bahwa Jakarta siap, kalau siap segala macam masyarakatnya juga tidak akan was-was,” pungkasnya. (FM/*).