JAKARTA (23 Maret) – Tahun 2023 mendatang kontrak kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan dua perusahaan swasta Palyja dan Aetra terkait pengelolaan air bersih akan habis.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun menargetkan akan mengambil alih pengelolaan air di Ibu Kota dari dua swasta tersebut.

Sebelum hal itu terjadi, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Nova Harivan Paloh mendesak agar Pemprov DKI terus mengingatan agar kedua swasta tersebut menyelesaikan semua tugas-tugasnya yang belum tercapai.

Seperti target jangkauan pipanisasi yang harusnya mencapai 82% sampai 2023, namun baru mencapai 59,4% pada 2017.

“Sama halnya dengan kebocoroan-kebocoran pipa yang ada di Jakarta milik mereka itu kan hampir 40%. Itu harus diperbaiki dulu,” kata Nova di Jakarta, Senin (22/3).

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta ini khawatir pekerjaan target-target itu justru tidak dikerjakan oleh dua perusahaan swasta itu lantaran akan diputus kontrak dan menyerahkannya ke Pemprov DKI.

“Jangan sampai ketika dialihkan ke kita, kita malah kebagian PR-PR mereka. Anggaran lagi malah nantinya. Sementara anggaran kita belum tentu akan pulih sepenuhnya di 2023 karena tahun ini dan tahun depan masih ada efek pandemi,” tuturnya. (MI/*)