JAKARTA (10 Mei) – Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem Provinsi DKI Jakarta resmi dilantik. Eric Manurung didaulat menjadi Ketua BAHU NasDem DKI Jakarta periode 2023 – 2028.
Pelantikan dihadiri langsung Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai NasDem yang juga Ketua BAHU NasDem, Taufik Basari tersebut berlangsung khidmat di NasDem Tower, Jalan RP. Soeroso, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/3).
Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP NasDem, Atang Irawan, Sekjen DPP BAHU NasDem, Regginaldo Sultan, dan Bendahara DPP BAHU NasDem yang juga Sekretaris DPW NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino.
Dalam arahannya, Taufik Basari berharap kiprah BAHU NasDem DKI Jakarta bisa dikenang masyarakat. BAHU NasDem DKI Jakarta, lanjut dia, dipersiapkan untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal Partai NasDem dan menjadi pelindung hak-hak masyarakat di bidang bantuan hukum.
“Oleh karena itu ketika BAHU NasDem DKI Jakarta berkiprah dan memberikan kontribusinya bagi pembelaan terhadap hak-hak masyarakat di Indonesia tentunya ini juga menjadi inspirasi dan memberikan satu perhatian dan sorotan dari berbagai daerah untuk melakukan hal serupa,” kata Taufik Basari.
Anggota Komisi III DPR RI itu melanjutkan BAHU NasDem harus bisa menempatkan dirinya terutama saat ini sudah memasuki tahun Pemilu. BAHU NasDem diharapkan dapat mengawal proses-proses Pemilu dapat berjalan penuh integritas hingga melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Selain itu dia berharap BAHU NasDem dapat menjadi marwahnya dengan konsisten memberikan bantuan hukum dan terlibat dalam isu-isu hukum dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
“Tentunya kita memasuki tahapan Pemilu maka tugas pertama dari BAHU NasDem DKI Jakarta adalah mengawal proses Pemilu ini, mengawal suara NasDem, mengawal tahapan-tahapan agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan NasDem,” tambah dia.
Politisi yang karib disapa Tobas itu juga menekankan semangat agar BAHU NasDem DKI Jakarta dapat menjadi barometer dalam memberikan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat yang ada di DKI Jakarta terutama bantuan hukum untuk orang-orang yang tidak mampu serta berkontribusi dalam melakukan pembaharuan hukum.
“Bahwa posisi dari Badan Advokasi Hukum suatu partai itu tidak hanya bekerja semata untuk kepentingan partai tapi dia juga harus hadir untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.
Tobas menjelaskan bagaimana sejarah Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia yang diawali dari DKI Jakarta oleh karena itu dia berharap dengan semangat melakukan gerakan bantuan hukum juga yang diinsiasi BAHU NasDem DKI Jakarta bisa membuat para pengurus BAHU NasDem DKI Jakarta benar-benar dapat hadir di masyarakat.
“Bahwa mereka telah diberikan karunia untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai hukum karena itu pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki harus bisa mereka abdikan untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Bendahara DPP BAHU NasDem, Wibi Andrino menekankan penduduk Jakarta yang mencapai 10 juta orang itu merupakan subjek hukum yang harus terus dijaga dengan baik hak-hak hukumnya. Dia mendorong BAHU NasDem DKI Jakarta untuk bersama ikut mengawal dan memastikan seluruh hak masyarakat dapat terpenuhi.
“Setiap bayi yang lahir pada detik nanti setelah pengurus BAHU NasDem DKI Jakarta dilantik merupakan tanggung jawab BAHU NasDem DKI Jakarta. Ketika ada hak-hak hukumnya yang tidak dipenuhi di situlah peran kita harus hadir,” tegasnya. (FM/WH).