JAKARTA (29 Juli) – Pemprov Jakarta telah menghabiskan anggaran sebesar Rp2,8 triliun lebih untuk program prioritas pemenuhan upaya kesehatan. Fraksi NasDem masih menemukan lambatnya penanganan kasus prevelensi stunting di Provinsi Jakarta.

Hal ini ditunjukkan berdasarkan data hasil Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dengan total kasus stunting sebanyak 37.816 kasus, dan baru yang di selesaikan sebanyak 7.522 kasus. Sehingga masih tertinggal 30.294 kasus yang belum terselesaikan.

Fraksi NasDem memandang perlunya Pj Gubernur Heru Budi Hartono sebagai ketua tim pengarah TPPS agar dapat melakukan evaluasi kinerja dan juga mencari program yang lebih inovatif dan baik lagi dalam mempercepat penyelesaian kasus stunting tersebut.

“Terkait dengan pemenuhan upaya kesehatan, yang merujuk pada data indikator kesejahteraan rakyat DKI Jakarta pada tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jakarta, menunjukkan tingkat morbiditas tahun 2023 mengalami lonjakan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya,” terang Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Jakarta, Nova Harivan Paloh saat membacakan pemandangan umum Fraksi NasDem atas P2APBD 2023 di Rapat Paripurna, Senin (29/07/2024).

Fraksi NasDem menemukan pada tahun 2022 tingkat morbiditas berada di angka 4,31 persen, sedangkan di tahun 2023 tingkat morbiditas berada di angka 8,44 persen.

“Angka pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemprov Jakarta telah gagal dalam menentukan program kesehatan yang baik bagi warga Jakarta. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota yang tidak baik derajat kesehatannya dan tidak didukung oleh pemenuhan upaya kesehatan yang baik,” terang Nova. (EP/FM)