JAKARTA (28 Mei) – Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino, menerima audiensi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional, WALHI Jakarta, organisasi jaringan Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS SWISS) serta perwakilan warga Pulau Pari Kepulauan Seribu. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 9, Gedung Baru DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (28/05/2025).
Dalam audiensi tersebut, Wibi menyampaikan keprihatinannya atas permasalahan yang dihadapi warga Pulau Pari akibat aktivitas perusahaan asing yang diduga merugikan masyarakat setempat.
“Atas nama pribadi dan institusi dari DPRD DKI Jakarta, saya turut perhatin dengan apa yang bapak ibu alami di Pulau Pari, yang perlu saya pastikan bahwa kami bersama warga Pulau Pari dan kami perjuangkan semaksimal mungkin,” ujar wibi, dalam diskusi yang berlangsung hangat ini.
Dalam pertemuan tersebut, Wibi menyoroti berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat Pulau Pari. Ia menyampaikan bahwa layanan dasar, seperti akses terhadap air bersih, menjadi sangat sulit. Selain itu, aspek ekonomi warga juga terdampak, seperti yang terlihat dalam video yang ditayangkan sebelumnya.
Selain itu, banjir yang kerap terjadi menyebabkan turis enggan datang, pendapatan menurun, aktivitas melaut terhambat, dan tidak adanya kepastian cuaca semakin memperburuk kondisi warga.
“Jadi, masyarakat Pulau Pari termasuk dalam kelompok masyarakat rentan yang memang harus dilindungi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, kami sebagai wakil dari masyarakat di DPRD DKI Jakarta berkewajiban untuk menyampaikan dan menyuarakan segala hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Pulau Pari,” tegas Wibi.
Usai pertermuain ini, Wibi berencana untuk melakukan kunjungan langsung ke Pulau Pari bersama dinas-dinas terkait guna melihat kondisi di lapangan secara langsung.
“Agenda kunjungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera saya susun dan jadwalkan agar kami bisa hadir langsung di Pulau Pari. Saya juga akan mengundang sejumlah dinas terkait yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk membantu masyarakat Pulau Pari secara konkret,” imbuhnya.
Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga akan mendorong Pemprov Jakarta untuk mengawal dan memperhatikan kondisi dari permasalahan yang ada di Pulau Pari.
“Kita akan mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki keadaan di Pulau Pari, apa yang bisa diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, kita lakukan secara maksimal. Terkait gugatan yang sedang berjalan di Swiss Kami membersamai masyarakat Pulau Pari,” ungkapnya. (FDI/FM)