Pengelolaan Sampah Berbasis Warga Butuh Dukungan CSR BUMD dan Swasta

You are currently viewing Pengelolaan Sampah Berbasis Warga Butuh Dukungan CSR BUMD dan Swasta

JAKARTA (12 Juni) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Jupiter mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta mengarahkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis warga di Jakarta. Menurut Jupiter, persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah maupun swadaya masyarakat. Dukungan dunia usaha diperlukan, terutama untuk menyediakan sarana dan prasarana pilah serta olah sampah di tingkat lingkungan.

“BUMD harus menyisihkan CSR agar lebih tepat sasaran. Saat ini isu sampah menjadi persoalan yang sangat krusial,” ujar Jupiter usai meninjau RW Percontohan Pilah dan Olah Sampah di RW 07 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (11/6/2026).

Jupiter mengatakan, Komisi B DPRD DKI Jakarta yang bermitra dengan 22 BUMD akan mendorong agar program CSR diarahkan mendukung prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam mengurangi sampah dari sumber. Menurut dia, pengelolaan sampah di tingkat RW membutuhkan berbagai fasilitas, mulai dari tempat pemilahan, sarana pengolahan kompos, alat angkut, hingga peralatan pendukung lainnya. Seluruh kebutuhan tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Kondisi itu menjadi tantangan bagi lingkungan yang memiliki keterbatasan kemampuan swadaya. Karena itnu, dukungan CSR dinilai dapat membantu memperluas program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“CSR harus digunakan untuk mendukung program Gubernur dalam pengentasan persoalan sampah,” katanya.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta ini menilai keberhasilan RW 07 Kelurahan Joglo menunjukkan pengelolaan sampah berbasis warga dapat berjalan efektif. Namun, model tersebut tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kemampuan masyarakat.

Karena itu, ia berharap CSR BUMD dan perusahaan swasta diarahkan pada bantuan yang lebih konkret, terutama bagi RW di kawasan padat penduduk dan wilayah dengan kemampuan ekonomi terbatas. Dengan dukungan tersebut, lebih banyak lingkungan di Jakarta diharapkan memiliki fasilitas pilah dan olah sampah yang memadai. (*/FM)

Leave a Reply