JAKARTA (24 Juni) – Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem penerimaan, penataan aset, serta pembenahan pengelolaan sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mengatakan langkah tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD maupun BUMD agar program yang dijalankan lebih realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Sesuai kebutuhan riil masyarakat,” ujar Nova dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menurut Nova, optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan, penagihan, digitalisasi sistem penerimaan daerah, penataan aset, serta penyempurnaan regulasi . Salah satu yang menjadi perhatian adalah percepatan penyusunan regulasi retribusi penempatan jaringan utilitas yang dinilai memiliki potensi besar untuk menambah pendapatan daerah.
Selain itu, Komisi B meminta Dinas Perhubungan mengoptimalkan penerimaan dari parkir on-street maupun off-street melalui penerapan sistem digital secara penuh guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penerimaan daerah.
Di sektor kelautan dan perikanan, Komisi B juga mendorong percepatan transformasi Unit Pengelola Teknis (UPT) Muara Angke menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar potensi ekonomi kawasan perikanan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
“Optimalkan potensi pendapatan dari kawasan perikanan dan fasilitas cold storage yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal,” kata Nova.
Komisi B turut menyoroti rendahnya realisasi pendapatan dari pemanfaatan aset daerah yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP). Berdasarkan hasil pembahasan, realisasi pendapatan sewa Barang Milik Daerah (BMD) baru mencapai sekitar Rp6,36 juta atau 9,09 persen dari target Rp70 juta.
Karena itu, Komisi B meminta optimalisasi pemanfaatan aset daerah, khususnya fasilitas cold storage dan aset sewa lainnya, guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“DKPKP harus segera melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, khususnya aset cold storage dan aset sewa lainnya,” pungkas Nova. (*/FM)