JAKARTA (19 Oktober): Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui percepatan digitalisasi perpajakan, pembenahan pengelolaan aset, serta modernisasi sistem parkir. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi ekonomi Jakarta dapat memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap pendapatan daerah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Fatimah Tania Nadira Alatas, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Fraksi NasDem menyoroti target pendapatan daerah pada Raperda APBD 2027 sebesar Rp72,61 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp58,5 triliun. NasDem menilai target tersebut masih konservatif dan belum sepenuhnya mencerminkan potensi Jakarta sebagai pusat bisnis berskala global.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang ditargetkan sebesar Rp9,12 triliun. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut, Fraksi NasDem mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempercepat penerapan Electronic Tax Receipt and Payment (E-TRAP) pada objek pajak hotel, restoran, dan hiburan berskala besar.
“Integrasi data perpajakan secara real-time ini adalah instrumen mutlak untuk memitigasi praktik manipulasi pembukuan double-entry oleh pihak wajib pajak pungut,” kata Tania, Senin (19/10).
Selain perpajakan, Fraksi NasDem menyoroti penerimaan retribusi daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,2 triliun. Tania mengungkapkan, optimalisasi retribusi perlu dibarengi dengan pembenahan tata kelola aset milik Pemprov DKI Jakarta, termasuk aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan kerja sama dengan pihak ketiga.
“Adanya temuan sebanyak 153 titik parkir potensial di lingkungan Perumda Pasar Jaya yang masih dikelola oleh pihak ketiga dengan mekanisme setoran manual. Mekanisme usang ini memfasilitasi suburnya praktik pungutan liar dan kebocoran cash-flow harian,” jelasnya.
Fraksi NasDem merekomendasikan penerbitan Instruksi Gubernur untuk mendorong pengambilalihan pengelolaan seluruh aset parkir strategis di lingkungan BUMD, pasar, dan kawasan olahraga oleh UP Perparkiran.
NasDem juga mendorong transformasi sistem parkir on-street maupun off-street dari pencatatan karcis manual menuju sistem digital yang terintegrasi.
“Sistem tersebut mencakup pemanfaatan CCTV berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), teknologi pembaca pelat nomor kendaraan, serta gerbang pembayaran nontunai (cashless),” imbuhnya. (FM)