JAKARTA (6 Mei) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Koordinator Komisi D, Wibi Andrino, memimpin rapat koordinasi lintas instansi terkait percepatan pelebaran dan penataan Jalan Ciledug Raya segmen Universitas Budi Luhur hingga Ulujami, Rabu (6/5/2026) di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut cepat atas aspirasi warga Petukangan Utara dan Petukangan Selatan yang selama ini mengeluhkan kemacetan parah di kawasan tersebut.
Dalam rapat, seluruh pihak sepakat bahwa proyek pelebaran dan penataan Jalan Ciledug Raya perlu segera dimulai karena kondisi jalan saat ini telah berdampak serius terhadap mobilitas warga, keselamatan pengguna jalan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
“Proyek pelebaran dan penataan Jalan Ciledug Raya harus segera dimulai karena kondisinya sudah berdampak serius terhadap mobilitas, keselamatan, dan aktivitas ekonomi warga,” ujar Wibi Andrino.
Hadir dalam rapat tersebut jajaran Pemprov DKI Jakarta, mulai dari Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Bappeda, Wali Kota Jakarta Selatan, Camat Pesanggrahan, lurah terkait, hingga perwakilan warga dan RW setempat.
Wibi mengatakan, penataan jalan akan dilakukan secara terintegrasi, meliputi pelebaran badan jalan, perbaikan drainase, penataan trotoar, serta penyesuaian kawasan sekitar halte TransJakarta.
Secara teknis, total ruas yang akan ditata mencapai sekitar 1,9 kilometer, dengan tahap awal penanganan prioritas sepanjang ±280 meter. Pemerintah menargetkan penetapan lokasi (Penlok/Perlok) selesai pada akhir 2026 dan konstruksi dimulai pada 2027.
“Dalam rapat juga diakui bahwa Jalan Ciledug Raya saat ini telah menjadi salah satu titik kemacetan paling berat di wilayah Jakarta Selatan. Kondisi tersebut bahkan disebut warga sebagai ‘jalur neraka’ karena antrean kendaraan yang hampir terjadi setiap hari,” jelasnya.
Wibi menegaskan bahwa kondisi kemacetan yang kronis tersebut tidak bisa lagi ditunda penanganannya, mengingat dampaknya sudah meluas pada keselamatan pengguna jalan dan menurunnya produktivitas kawasan.
“Selain kemacetan, warga juga mengeluhkan tingginya risiko kecelakaan, sulitnya kendaraan darurat melintas, antrean halte yang memakan badan jalan, hingga turunnya aktivitas usaha di sekitar koridor tersebut,” lanjutnya.
Langkah cepat koordinasi yang dilakukan Wibi sebagai bentuk respons nyata terhadap aspirasi warga. Rapat lintas instansi tersebut bahkan berhasil digelar hanya dalam waktu satu hari sejak surat aspirasi masyarakat diterima.
Sebelumnya, Forum Musyawarah Tokoh Masyarakat Petukangan Utara dan Petukangan Selatan telah mengirimkan proposal resmi kepada DPRD DKI Jakarta terkait percepatan pelebaran Jalan Ciledug Raya. Usulan tersebut muncul akibat penyempitan jalan dan kemacetan kronis yang terjadi sejak pembangunan jalur layang TransJakarta. (FM)