JAKARTA (11 Juni) – Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 serta belum optimalnya pengelolaan aset daerah. Fraksi NasDem menilai kedua persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
“Fraksi NasDem mencermati tingginya SILPA pada Tahun Anggaran 2025. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal daerah. Namun di sisi lain, SILPA yang relatif besar juga dapat menjadi indikator bahwa terdapat program dan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan,” terang Jupiter, Kamis (11/6/2026).
Menurut Jupiter, penting untuk mengetahui sektor-sektor yang paling besar menyumbang SILPA, termasuk kemungkinan adanya proyek strategis yang mengalami keterlambatan pelaksanaan.
Selain menyoroti SILPA, Fraksi NasDem menilai pengelolaan aset daerah masih menjadi salah satu tantangan besar yang perlu segera dibenahi. Berbagai temuan terkait koreksi pencatatan aset, penyesuaian nilai aset, perubahan klasifikasi aset, hingga penyelesaian status kepemilikan aset menunjukkan perlunya penguatan tata kelola aset daerah secara menyeluruh.
Menurut Jupiter, aset daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai angka dalam laporan keuangan, melainkan harus menjadi instrumen yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan mendukung pembangunan daerah.
“Aset daerah tidak boleh hanya menjadi angka dalam neraca keuangan. Aset harus menjadi instrumen pencipta nilai ekonomi, sumber pendapatan daerah, serta pendorong pembangunan,” tegasnya.
Untuk itu, Fraksi NasDem mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan reformasi pengelolaan aset secara lebih modern dan terintegrasi.
“Fraksi NasDem mendorong dilakukannya reformasi manajemen aset daerah berbasis digital, percepatan sertifikasi aset, serta optimalisasi aset-aset yang menganggur yang selama ini belum memberikan manfaat ekonomi yang maksimal,” imbuhnya. (FM)