Jakarta (10 Juni) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jupiter, kembali melaksanakan agenda turun ke Daerah Pemilihan (Dapil) untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kali ini, Jupiter menyambangi warga di dua wilayah di Jakarta Barat, yakni Kelurahan Kelapa Dua dan Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Rabu (10/6/2026). Dalam pertemuan tatap muka tersebut, warga memanfaatkan momen untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Berbagai aspirasi yang berhasil dihimpun didominasi oleh masalah fasilitas publik, tata kota, hingga kebijakan fiskal daerah.
Secara rinci, beberapa yang dikeluhkan warga terkait infrastruktur jalan, yakni kebutuhan pembangunan trotoar yang layak dan perbaikan jalan-jalan yang berlubang, hingga pengadaan speed bump (polisi tidur) dan pemasangan cermin cembung jalan di titik-titik rawan. Kemudian kebutuhan penyediaan tong sampah, gerobak sampah, hingga perbaikan tata kelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Dalam serasp aspirasi tersebut, warga juga mengungkapkan keluhan dan keberatan terkait lonjakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Jupiter menegaskan bahwa kegiatan turun lapangan ini bukan sekadar formalitas atau rutinitas belaka, melainkan sebuah kewajiban konstitusional yang melekat pada dirinya sebagai wakil rakyat.
”Sesuai amanat undang-undang dan sumpah jabatan, anggota DPRD wajib menyerap serta menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat demi peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Jupiter.
Sebagai langkah konkret, Legislator NasDem Jakarta ini langsung meminta unit-unit kerja perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan atensi khusus dan segera menindaklanjuti keluhan fasilitas fisik yang disampaikan warga.
Sementara itu, untuk persoalan yang berskala makro seperti kebijakan kenaikan PBB yang dinilai memberatkan, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta ini berkomitmen untuk membawa isu tersebut ke tingkat tertinggi. Ia menyatakan akan menyampaikan langsung keluhan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta agar mendapatkan evaluasi dan solusi yang berpihak pada masyarakat. (EP/FM)