JAKARTA (23 Juni) – Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta memprioritaskan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar transformasi Jakarta menuju kota global tetap berorientasi pada kebutuhan nyata warga.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Koordinator Komisi D, Wibi Andrino, menegaskan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak boleh terabaikan akibat keterbatasan anggaran maupun lambatnya pelaksanaan.

“Jangan sampai hal-hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat tidak ada duitnya (anggarannya). (Lalu) pelaksanaannya lambat,” ujar Wibi, Senin (22/6/2026).

Menurut Wibi, infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan lingkungan, pengaspalan jalan, dan penerangan jalan umum (PJU) merupakan kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat sehingga harus menjadi prioritas pemerintah.

Ia menambahkan, sebagai kota yang tengah bertransformasi menjadi kota global, Jakarta perlu memastikan pembangunan infrastruktur publik tidak hanya berorientasi pada proyek berskala besar, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga dalam beraktivitas sehari-hari.

Karena itu, Wibi meminta Dinas Bina Marga memiliki target yang jelas dalam pembangunan infrastruktur publik, termasuk penyediaan trotoar yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sebelum mengembangkan konsep pembangunan kota yang lebih kompleks.

“Isu pejalan kaki, jalan berlubang, jembatan, dan kemacetan (harus menjadi perhatian). Karena ini aspirasi mendasar dari teman-teman (masyarakat),” kata Wibi.

Ia berharap pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dapat berjalan lebih cepat sehingga manfaatnya dirasakan secara langsung oleh warga, sekaligus memperkuat kesiapan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, aman, dan nyaman. (*/FM)