JAKARTA (7 Juli) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai persoalan sampah di Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat dukungan sarana, prasarana, serta pendampingan kepada masyarakat hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) agar sistem pengelolaan sampah berjalan efektif.
Wibi mengungkapkan, perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah membutuhkan proses yang tidak singkat sehingga harus diimbangi dengan kebijakan dan fasilitas yang memadai.
“Masalah sampah itu tidak sesederhana itu. Di rumah saja, memilah sampah sendiri sering kali kita masih malas. Jika kita sendiri belum bisa konsisten, lalu menyerahkan sepenuhnya tugas pemilahan kepada petugas kebersihan di lapangan, hasilnya tentu tidak menjamin akan sempurna. Kita harus melihat risiko ke depannya secara cermat,” ujar Wibi, saat menggelar reses di Kecamatan Kebayoran Lama, beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Wibi mengajak masyarakat tetap optimistis terhadap upaya yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah. Salah satunya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di sejumlah lokasi yang diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi pengolahan sampah berbasis teknologi.
Namun, menurutnya, pembangunan infrastruktur di hilir harus dibarengi dengan penguatan sistem di tingkat lingkungan. Wibi mengungkapkan masih banyak pengurus RT yang mempertanyakan mekanisme pengelolaan sampah setelah warga diminta melakukan pemilahan dari rumah.
Karena itu, ia mendorong agar alokasi anggaran dalam APBD Perubahan diarahkan untuk memperkuat sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.
“Saya melihat fasilitas pemilahan sampah saat ini baru relatif tersedia di tingkat RW. Ke depan, RT juga harus mendapatkan dukungan yang sama agar program ini benar-benar berjalan,” katanya.
Wibi juga meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta lebih aktif melakukan pendampingan kepada masyarakat. Menurutnya, edukasi pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada kader Dasawisma, tetapi harus melibatkan pemerintah secara langsung.
Ia mengusulkan agar Dinas Lingkungan Hidup menurunkan tim pendamping ke lingkungan warga, menyediakan fasilitas seperti komposter dan teknologi pengolahan sampah organik menggunakan maggot, serta membangun sistem penjemputan sampah terpilah yang terjadwal.
“Dengan sistem yang jelas, fasilitas yang memadai, dan pendampingan yang berkelanjutan, masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Persoalan sampah harus ditangani secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, bukan hanya menjadi tanggung jawab warga semata,” tutup Wibi. (II/FM)