JAKARTA (18 Agustus) – Sebanyak 2.899 mahasiswa tercatat ditolak dalam penyaluran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap 2 tahun 2025 akibat persoalan perubahan data desil. Di tengah kondisi tersebut, anggaran KJMU dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 justru mengalami penurunan sebesar Rp49,78 miliar.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Fatimah Tania Nadira Alatas, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mencari solusi agar mahasiswa yang terdampak tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Tania menyoroti pengurangan anggaran KJMU dari sebelumnya Rp399,48 miliar menjadi Rp349,70 miliar. Menurutnya, pengurangan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terlebih masih terdapat mahasiswa yang menghadapi persoalan dalam menerima bantuan pendidikan akibat perubahan data desil.
Ia mengatakan persoalan KJMU sebelumnya juga telah disampaikan langsung oleh mahasiswa kepada Komisi E DPRD DKI Jakarta. Sejumlah mahasiswa mengeluhkan bantuan mereka ditolak setelah mengalami perubahan status desil dalam pemutakhiran data.
“Perlu segera mendapatkan solusi karena pendidikan mahasiswa tidak seharusnya terhenti hanya akibat persoalan administrasi maupun perubahan data,” kata Tania di Jakarta.
Dengan kebutuhan bantuan sekitar Rp72 juta untuk satu mahasiswa selama empat tahun masa kuliah, Fatimah memperkirakan diperlukan anggaran sekitar Rp208,7 miliar untuk memastikan 2.899 mahasiswa tersebut tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Karena itu, ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan pengalihan sementara anggaran Program LPDP Jakarta sebesar Rp100 miliar untuk membantu menyelesaikan persoalan mahasiswa yang KJMU-nya ditolak.
“Saya usul, Pak Gubernur punya program LPDP Jakarta dengan anggaran Rp100 miliar. Kenapa tidak kita alihkan dulu anggarannya untuk mahasiswa yang ditolak KJMU-nya? Saya rasa lebih prioritas menyelesaikan isu KJMU ini agar semua mahasiswa benar-benar bisa kuliah,” ujar Fatimah.
Menurutnya, bantuan tersebut dapat menjadi solusi sementara bagi mahasiswa yang telah terdampak agar tetap bisa menyelesaikan pendidikan. Ia menilai keberlanjutan pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah, terutama bagi mahasiswa dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pembiayaan.
“Jangan sampai mahasiswa yang sudah berjalan kuliahnya kemudian harus berhenti hanya karena persoalan data. Pemerintah harus hadir mencari jalan keluarnya,” katanya.