JAKARTA (8 September) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Riano P. Ahmad, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbarui data Open Defecation Free (ODF) dan stunting dari seluruh wilayah administrasi Jakarta, termasuk kabupaten di Kepulauan Seribu.
Menurutnya, data terkait sanitasi dan kesehatan masyarakat tidak cukup hanya disampaikan dari satu wilayah, tetapi perlu dipetakan secara menyeluruh untuk memberikan gambaran kondisi Jakarta.
Riano menilai persoalan ODF perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas sanitasi dan lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut, kata dia, juga perlu menjadi perhatian ketika Jakarta terus diarahkan untuk memenuhi standar sebagai kota global.
“Bagaimana kita bisa menuju kota global kalau masih ada ODF yang tinggi, apalagi di ibu kota. Ini penting. Jadi saya minta di masing-masing wilayah juga menyampaikan update terkait ODF,” tegasnya,” kata Riano saat Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama jajaran eksekutif, Selasa (8/9/2026).
Riano menjelaskan, ODF berkaitan dengan kondisi masyarakat yang masih melakukan buang air besar sembarangan. Karena itu, data ODF dinilai penting untuk menunjukkan wilayah mana yang masih membutuhkan perhatian dan intervensi lebih lanjut.
“Kalau kata ODF, orang buang hajat sembarangan. Nah, ini kan tantangan. Menuju kota global, tapi masih ada ODF yang tinggi di ibu kota,” katanya.
Selain sanitasi, Riano meminta pembaruan data stunting di masing-masing wilayah administrasi. Data tersebut dinilai penting untuk melihat perkembangan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus menentukan program yang perlu mendapat prioritas dalam pembahasan anggaran.
“Saya minta update terkait data stunting. Ini penting, bagaimana masing-masing wilayah juga, apakah stuntingnya masih tinggi atau rendah. Ini juga menjadi tolak ukur kita dalam pelaksanaan pembahasan anggaran,” tambahnya.
Menurut Riano, ketersediaan data yang aktual akan membantu DPRD dan Pemprov DKI menyusun prioritas anggaran berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Dengan pemetaan yang lebih lengkap, alokasi program diharapkan tidak hanya bersifat umum, tetapi dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan penanganan lebih besar. (MAP/FM)