JAKARTA (9 September) – Akses pendidikan gratis di Jakarta Timur dinilai masih perlu diperluas, terutama di wilayah yang belum memiliki pilihan pendidikan gratis pada jenjang SMP hingga SMA/SMK. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Fatimah Tania Nadira Alatas, mendorong program sekolah swasta gratis menjangkau wilayah tersebut, salah satunya Kelurahan Balai Kambang, Jakarta Timur.
Tania mengatakan program sekolah swasta gratis saat ini telah mendapat alokasi sekitar Rp253 miliar untuk 103 sekolah. Menurutnya, cakupan program tersebut perlu terus diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikan.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatiannya adalah Kelurahan Balai Kambang, Jakarta Timur. Tania menyebut wilayah tersebut belum memiliki SMP maupun SMA/SMK, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah gratis.
“Di Balai Kambang itu tidak ada SMP dan SMA. Sekolah swasta gratis pun tidak ada. Saya mengusulkan agar dinas memprioritaskan alokasi sekolah gratis maupun perencanaan pembangunan sekolah baru di kawasan tersebut,” ujar Tania, saat rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Selasa (9/9/2026).
Menurut Tania, perluasan sekolah gratis perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan demikian, program tidak hanya berorientasi pada jumlah sekolah yang telah terakomodasi, tetapi juga dapat menjangkau kawasan yang masih minim akses pendidikan.
Tania juga mengusulkan agar anggaran efisiensi sebesar Rp25,6 miliar yang berasal dari alokasi belanja modal dan hibah dapat dikaji untuk mendukung perluasan cakupan sekolah gratis maupun pembangunan fasilitas sekolah publik baru di wilayah yang membutuhkan.
Ia menilai pengalokasian anggaran pendidikan harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ini anggaran besar untuk pemenuhan hak anak-anak di Jakarta Timur,” tegasnya.
Tania berharap Dinas Pendidikan DKI Jakarta dapat memetakan kembali wilayah yang belum memiliki akses pendidikan gratis dan menjadikan kebutuhan tersebut sebagai pertimbangan dalam perencanaan anggaran maupun perluasan program sekolah swasta gratis. (FM)