JAKARTA (10 September) – Pembiayaan Public Service Obligation (PSO) menjadi perhatian Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Komisi B meminta rincian kebutuhan dan penggunaan anggaran PSO diperiksa secara mendalam untuk memastikan layanan transportasi publik tetap berjalan dan terjangkau masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan PSO memiliki peran penting dalam menjaga keterjangkauan transportasi umum bagi masyarakat. Karena itu, Komisi B ingin melihat secara rinci penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk layanan transportasi publik.
Menurut Nova, transportasi publik merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat Jakarta. Dengan fungsi tersebut, pembiayaan melalui PSO harus dapat dipastikan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
“PSO menjadi salah satu perhatian kami, sehingga detail penggunaan PSO juga harus kita lihat,” ujar Nova dalam rapat kerja Komisi B bersama eksekutif, Rabu (9/9/2026).
Komisi B juga mendalami penyerapan anggaran PSO pada sejumlah layanan transportasi. Hal ini dilakukan karena pada periode sebelumnya terdapat anggaran PSO yang belum terserap secara penuh. Nova menilai kondisi tersebut perlu didalami untuk mengetahui secara jelas rincian kebutuhan dan penggunaan anggaran.
“Beberapa waktu lalu ada selisih, dalam artian tidak terserap 100 persen. Ini yang kita pertanyakan dan dalami secara mendalam, bagaimana rincian detailnya,” tegasnya.
Dalam pembahasan yang sama, Komisi B turut mendalami kebutuhan PSO Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta hingga akhir 2026. Nova menyebut pembiayaan layanan hingga Desember tahun ini telah masuk dalam perhitungan Perubahan APBD 2026.
“Pembiayaan sampai Desember untuk tahun ini sudah masuk hitungan. Untuk tahun depan nanti masuk dalam APBD murni 2027,” tambah Nova.
Selain pembiayaan, penetapan tarif LRT juga menjadi perhatian Komisi B. Nova berharap tarif yang nantinya diterapkan tetap terjangkau sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut secara luas.
“Mudah-mudahan tarifnya tetap terjangkau. Setelah tarifnya ditentukan, baru implementasinya,” pungkas Nova. (*/FM)