JAKARTA (09 September) – Pembenahan fasilitas perpustakaan tidak cukup hanya dengan mempercantik gedung dan melengkapi sarana di dalamnya. Akses menuju lokasi juga harus dibuat mudah bagi masyarakat. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Raden Gusti Arief, menyoroti belum tersedianya penanda petunjuk arah atau signage menuju perpustakaan, khususnya di kawasan Kuningan.
Ia menilai keberadaan petunjuk arah penting untuk memastikan fasilitas perpustakaan yang telah dibangun dapat benar-benar diakses masyarakat.
“Orang awam sering bingung karena gedungnya bergabung. Turun di Jalan Besar Kuningan tidak ada signage petunjuk arah. Bahkan saat sampai di gedung, suka nyasar ke gedung mall PTS,” ujar Gusti Arief, dalam rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar masyarakat tidak kesulitan menemukan akses menuju perpustakaan. Terlebih, anggaran sarana dan prasarana perpustakaan yang dibahas dalam rapat mencapai Rp4,7 miliar.
“Di dalamnya sudah bagus dan mewah, tetapi akses masuknya membingungkan. Jika signage belum masuk dalam anggaran Rp4,7 miliar ini, mohon dimasukkan agar fasilitas tidak sia-sia,” tegasnya.
Gusti menilai pembenahan fasilitas publik harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari kondisi fisik bangunan. Kemudahan masyarakat menemukan lokasi, masuk, dan menggunakan fasilitas juga menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan publik.
Selain fasilitas perpustakaan, Gusti meminta Dispusip memperjelas sejumlah pekerjaan pemeliharaan dan pembangunan sarana di wilayah Jakarta. Ia mempertanyakan anggaran pemeliharaan gedung di Suku Dinas Perpustakaan Jakarta Pusat sebesar Rp5 miliar, Jakarta Utara Rp3,4 miliar, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana di Jakarta Utara sebesar Rp2,3 miliar.
“Kami ingin memastikan apakah pekerjaan ini tergolong sama atau berbeda, serta bagaimana profil pelaksanaannya agar kita tahu bisa mengejar target atau tidak,” tegas Gusti Arief.
Gusti juga menyoroti efisiensi anggaran pusat komputasi dan infrastruktur Dispusip yang mencapai Rp6,3 miliar, khususnya terkait pengadaan 192 lisensi VMware. Ia meminta opsi pemenuhan lisensi secara bertahap dipertimbangkan agar kebutuhan teknologi informasi tetap terpenuhi tanpa membebani anggaran secara berlebihan.
Di sisi lain, Gusti menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran pada sisa tahun anggaran. Menurutnya, setiap pekerjaan harus memiliki jadwal dan target yang jelas agar percepatan serapan tidak dilakukan sekadar mengejar angka, tetapi tetap menghasilkan fasilitas dan layanan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. (MAP/FM)