JAKARTA, (12 September): Sebagai salah satu partai yang tergabung dalam Pansus Hak Angket DRP RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), NasDem sampaikan 5 sikap resminya terkait perkembangan tentang isu dan polemik yang muncul di masyarakat jelang berakhirnya tahapan masa kerja Pansus pada 28 Oktober mendatang.

Pertama, NasDem menilai perlu ada penguatan terhadap mekanisme pengawasan tugas dan wewenang KPK baik internal maupun eksternal. Hal itu dilakukan untuk mencegah KPK bekerja tanpa kontrol yang berpotensi menimbulkan praktik-praktik yang bertentangan dengan pemberantasan korupsi.

“Setiap kekuasaan dan kewenangan sejatinya harus terbuka terhadap pengawasan karena tidak boleh ada lembaga negara manapun yang bekerja tanpa kontrol karena berpotensi menimbulkan penyimpangan,” ujar Sekjen NasDem, Johnny G. Plate di Auditorium Gedung DPP NasDem, Gondangdia Jakarta, Senin (11/09).

Kedua, memastikan KPK melaksanakan tugasnya dengan cermat dan berhati-hati sehingga tidak ada satupun pelaku korupsi yang lolos dari proses hukum maupun tersandera sebagai tersangka selama bertahun-tahun. KPK perlu melakukan pengkajian menyeluruh terhadap perkara-perkara yang menumpuk dan terbengkalai sehingga dapat segera memberikan kepastian hukum bagi tersangka.

“Kami sadari bahwa KPK memiliki kendala untuk menghentikan penyelidikan penyidikan karena belum memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” paparnya.

Ketiga, Johnny melanjutkan dalam menjalankan kewenangannya, KPK harus berpegang teguh pada prinsip hukum sesuai aturan peradilan yang berlaku di Indonesia. Proses peradilan setiap tersangka korupsi harus tetap dilakukan secara adil dan transparan.

“Keempat, Dalam menegakkan hukum, KPK harus menjalin sinergi yang baik dengan aparat penegak hukum yang lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang juga memiliki visi sama untuk melawan korupsi,” tuturnya.

Terakhir, Nasdem menilai KPK harus mampu mengoptimalkan tugas pencegahan korupsi. Tugas pencegahan dikatakan oleh Johnny sebagai tugas yang penting yang harus dilakukan oleh KPK selain kewenangan penindakan.

“Sehingga harapan agar terdapat perubahan mentalitas dari budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi dapat terwujud,” jelas Johnny.