JAKARTA (2 November): Sudah tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berjalan. Berbagai capaian juga sudah banyak dilakukan di era kepemimpinan Jokowi-JK ini. Partai NasDem sebagai partai pendukung pemerintah juga terus memantau berbagai program yang telah selesai maupun yang sedang dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sama halnya dengan yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta. Melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Jakarta Pusat, baru-baru ini telah melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Melalui audiensi ini, Partai NasDem sebagai kepanjangan tangan masyarakat akan selalu siap membantu program-program yang dilakukan pemerintah.
“Fungsi kami sebagai partai politik adalah menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Audiensi ini untuk mengetahui apa saja yang sudah dicapai di Jakarta Pusat dan yang sudah dirasakan masyarakat,” ujar Lathifa Al Anshori, ketua DPD NasDem Jakpus, Rabu (2/11).
Dari hasil audiensi tersebut, Lathifa menjelaskan berbagai hal yang telah dibahas, seperti permasalahan e-KTP. Menurutnya hal ini disebabkan karena uji ketunggalan yang memakan waktu cukup lama.
“Uji ketunggalan kalau sudah difoto datanya dikirim ke pusat, proses pengiriman ke pusat inilah yang memakan waktu cukup lama sehingga membuat pencetakan e-KTP lebih lama,” lanjut Lathifa.
Selain masalah e-KTP, dalam audiensi tersebut juga membahas Kartu Identitas Anak (KIA). Program KIA ini baru akan digalakkan pada 2018, sedangkan untuk tahun ini baru sebatas sosialisasi, hanya diberikan kepada bayi-bayi yang baru lahir.
“Nanti bayi yang baru lahir akan mendapat tiga surat, akta kelahiran, kartu keluarga, dan KIA. Ada yang untuk 0-4 tahun tanpa foto, dan ada yang untuk 4-17 tahun dengan terdapat foto,” jelas Lathifa.
Lathifa mengapresisasi sambutan yang diberikan Wali Kota Jakarta Pusat yang telah terbuka perihal permasalahan di masyarakat. Menurutnya, nantinya Partai NasDem akan menindaklanjuti beberapa hal yang masih menjadi permasalahan. Tentunya hal ini agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah lebih tinggi lagi. (FM).