JAKARTA (18 Juli): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mencopot sejumlah wali kota pada 5 Juli 2018 lalu. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencopot para wali kota tersebut tanpa memberi peringatan. Terlebih, kabar pencopotan dikirim hanya melalui telepon dan aplikasi pesan singkat WhatsApp, bukan surat resmi.

Menyikapi pergantian pejabat DKI yang tidak sesuai prosedur, ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mengatakan hal tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan, mengingat para Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengabdi puluhan tahun kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Itu cara yang tidak tepat, mengingat masa kerja teman-teman yang diberhentikan seperti itu sudah puluhan tahun,” kata Bestari, di Jakarta, Rabu (18/7).

Menurut Bestari, seharusnya Pemprov memberikan penghargaan kepada wali kota yang akan diberhentikan masa kerjanya, minimal dengan memanggilnya langsung untuk bertemu.

“Begitu takutkah untuk memanggil wali kota. Panggil mereka mudah sekali itu, berikan alasan pemberhentian, itu bisa selesai hanya dalam satu kalimat. Berikan sedikit kehormatan kepada orang yang telah berbuat di DKI Jakarta dan di lingkungan kerja Pemprov DKI,” imbuhnya.

Bestari berharap agar ada perbaikan sikap yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur, khususnya terkait rotasi jabatan di lingkungan Pemprov.

“Kalau dikatakan hanya cukup dengan WA itu sudah menyalahi aturan. Maka perlu ada perbaikan sikap dari gubernur dan wakil gubernur,” ungkapnya. (FM).