JAKARTA (26 Juli): Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Capt. Subandi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil alih seluruh pengelolaan air dari pihak swasta ke PT. PAM Jaya sebagai anak usaha dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Selama ini, pengelolaan air bersih di DKI Jakarta dikelola oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.

Subandi mendapat informasi bahwa PT. Aetra Air Jakarta telah menjual sahamnya ke Moya Indonesia Holdings Pte. Ltd yang merupakan anak usaha dari Moya Holdings Asia Limited yang berbasis di Singapura. Subandi mencurigai ada oknum-oknum tertentu yang bermain agar air di Jakarta tidak dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh pihak swasta.

“Saya mendapatkan informasi bahwa PT Aetra dijual oleh PT. Moya milik Singapura. Infonya seperti itu, dan saya sedang mendalami langsung apakah benar sudah dijual,” ujar Subandi, dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (26/7).

Subandi mengungkapkan, air menjadi unsur yang sangat strategis dibandingkan yang lainnya, karena merupakan sumber kehidupan. Untuk itu, Pemerintah harus hadir dalam ketersedian air bersih, salah satunya dengan pengelolaan langsung melalui BUMD DKI Jakarta.

“Kalau di DKI Jakarta air dikelola oleh swasta dan dibiarkan oleh Pemprov, ini sama saja menjual kedaulatan negara,” katanya.

Menurut Subandi, jika pengelolaan air ketika dilakukan oleh PT PAM mengalami banyak masalah dan dianggap tidak profesional. Hal tersebut bukan menjadi alasan pemerintah untuk menyerahkannya ke pihak swasta. Namun, yang perlu diperbaiki adalah dengan menghadirkan konsultan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

“Memang dibutuhkan orang-orang yang penuh integritas untuk mengelola itu, tapi itu bisa dikerjakan oleh PT. PAM Jaya. Contohnya di Surabayaa, mereka bisa melakukannya, selain tidak banyak terjadi masalah, juga mengalami untung yang sangat luar biasa,” pungkasnya. (FM).