JAKARTA (13 September) – Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengungkapkan, banyak negara-negara maju justru menjadikan trotoar sebagai tempat untuk berjualan. Menurutnya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengatur agar para PKL yang berjualan di trotoar agar tetap tertib dan tidak mengganggu hak pengguna lainnya.

“Tugas pemerintah adalah me-manage. Tidak mungkin proporsinya misalnya kita bicara trotoar adalah hak pejalan kaki, tapi kita lihat di kota-kota maju manapun, trotoar digunakan juga untuk berjualan,” ujar Wibi Andrino, kepada nasdemjakarta.id, Jumat (13/9).

Wibi meminta kepada masyarakat untuk tidak alergi dengan pedagang kaki lima (PKL). Menurutnya, mereka juga bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi kerakyatan.

“Kita di Jakarta jangan pernah alergi kepada pedagang kaki lima. Saya mengambil perumpaaan di depan Istana Kepresidenan Ekuador, ada pedestrian yang luar biasa indah dan di situ ramai orang berjualan, musisi. Apakah presiden itu alergi? tidak,” paparnya.

Dia mengungkapkan, terkait peraturan ganjil genap yang saat ini berlaku dan diperluas belum menjadi solusi mengatasi polusi di ibu kota. Menurutnya, hal tersebut hanya menimbulkan budaya baru bagi masyarakat untuk membeli kendaraan dengan plat yang berbeda.

“Ini hanya menimbulkan budaya konstrukktif, orang-orang akan membeli kendaraan baru untuk menyiasati ganjil genap. Jadi apa poinnya, siapa yang diuntungkan,” katanya.

Maka dari itu, lanjut Wibi, yang menjadi pikiran kita adalah pola ERP (Electronic Road Pricing) adalah salah satu solusi. Penekanan ekonomi menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan polusi di Jakarta. Masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi harus membayar mahal untuk melewati jalanan-jalanan di Jakarta.

“Tinggal budaya, kultur masyarakat Jakarta yang harus dibangkitkan kembali bahwa tidak semua yang menggunakan kendaraan pribadi terlihat lebih efisien, sehingga pembangunan shelter-shelter sebagai penyangga, fasilitas MRT, perlu juga kita tingkatkan,” pungkasnya. (*)