JAKARTA (2 Februari) – Sudah lebih dari dua pekan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah berlangsung sejak 11 Januari silam. Namun, kebijakan tersebut belum mampu menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menilai, kebijakan PPKM tak lebih dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang dimodifikasi.

“PPKM tak lebih dari PSBB yang dimodifikasi dengan banyak toleransi. Padahal, ketika perkembangan kian mengkhawatirkan, pemerintah seharusnya lebih ketat melakukan pembatasan kegiatan,” tulis Wibi dalam akun twitternya, Senin (1/2).

Wibi menilai penerapan kebijakan yang penanggulangan Covid-1 yang tidak tegas dan terkesan setengah-setengah justru membuat kebijakan PPKM ini menjadi tidak efektif.

“Sudah terlalu banyak kita membuang waktu. Sudah terlalu sering kita menyia-nyiakan momentum,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan sejak pertengahan bulan lalu tidak efektif menekan angka kasus Covid-19.

Jokowi mengatakan, kebijakan ini tidak efektif karena implementasi di lapangan tidak tegas, sehingga esensi dari pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak terlihat dan tidak menurunkan mobilitas di lapangan.

Dalam rapat terbatas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19, Jokowi meminta jajarannya mengajak lebih banyak pakar dalam menentukan kebijakan pengendalian Covid-19 ini. Dengan demikian, kebijakan bisa betul-betul komprehensif. (*)