JAKARTA (3 Maret) – Komisi B DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan mandiri sebagai langkah antisipasi terhadap potensi resesi global dan gangguan pasokan akibat konflik geopolitik. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja pembahasan Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027 bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyatakan bahwa Jakarta tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar daerah. Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan dan harga pangan di ibu kota.
“Misalnya mungkin ada resesi atau gejolak lain, kita harus sudah aman. Harus concern di situ,” ujar Nova, Senin (2/2/2026).
Ia menegaskan, konsep ketahanan pangan mandiri tidak boleh berhenti pada tataran program semata, tetapi harus diwujudkan melalui pembinaan yang konsisten dan terstruktur kepada masyarakat.
Karena itu, Nova meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta lebih aktif melakukan pendampingan kepada kelompok tani (Poktan), agar mampu mengembangkan sumber pangan secara mandiri di wilayah masing-masing.
“Masyarakat melalui Poktan-Poktan yang ada mereka bisa dengan cepat belajar terkait dengan pangan-pangan mandiri di wilayah-wilayah,” katanya.
Menurut Nova, penguatan kapasitas masyarakat melalui Poktan menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pangan berbasis komunitas. Dengan pembinaan yang tepat, warga dapat belajar dan menerapkan praktik pertanian maupun budidaya pangan secara lebih cepat dan efektif.
Ia juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga menyangkut stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dalam Pra-RKPD 2027 harus mampu menjawab tantangan tersebut secara komprehensif dan berorientasi jangka panjang.
Komisi B, lanjut Nova, akan terus mendorong agar kebijakan pangan Jakarta tidak sekadar responsif, tetapi juga preventif dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Misalnya mungkin ada resesi, ada segala macam kita udah aman. Harus concern di situ,” tandasnya. (*/FM)