JAKARTA (3 Maret) Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai NasDem, Raden Gusti Arief Yulifard, mendorong penguatan layanan kesehatan dasar melalui integrasi program Smart Posyandu dengan Puskesmas hingga Rumah Sakit. Ia menilai, sistem layanan yang terhubung akan mempermudah akses warga sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran kesehatan.

Menurut Gusti, penguatan layanan primer harus dimulai dari level paling dasar, yakni Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, ia meminta agar pengembangan Smart Posyandu tidak hanya berhenti pada aspek digitalisasi, tetapi benar-benar terintegrasi dalam sistem rujukan layanan kesehatan.

“Kalau bisa, justru kita yang lebih aktif mendekatkan layanan kepada warga. Integrasi Smart Posyandu dengan Puskesmas hingga Rumah Sakit akan sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan cepat dan terjangkau,” ujar Gusti Arief saat Rapat Kerja Komisi E dalam pembahasan Pra-RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027, Senin (2/2/2026).

Selain integrasi sistem, Gusti juga menekankan pentingnya perhatian terhadap para kader Posyandu. Ia berharap kebutuhan dasar mereka, termasuk kelengkapan alat penunjang pelayanan, dapat diakomodasi sejak tahap perencanaan anggaran.

“Kader Posyandu ini ujung tombak layanan kesehatan dasar. Jangan sampai kita bicara penguatan layanan primer, tapi dukungan terhadap mereka belum maksimal,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Gusti turut menyoroti rencana rehabilitasi total sejumlah fasilitas yang sedang dalam proses. Ia mengingatkan agar seluruh pekerjaan fisik dipastikan kematangannya sebelum dieksekusi, termasuk kelengkapan dokumen dan kejelasan status aset.

“Saya membaca ada lima rehabilitasi total yang sedang dalam proses. Pertanyaannya, apakah seluruh dokumen dan produknya sudah lengkap? Apakah masih ada persoalan aset? Kalau memang belum selesai, sebaiknya dimatangkan dulu supaya tidak menimbulkan kendala di tengah jalan,” tegasnya.

Menurut dia, perencanaan yang matang akan mencegah potensi hambatan teknis maupun administratif yang dapat mengganggu pelayanan publik.

Tak hanya itu, Gusti juga menyoroti pentingnya program konkret dalam penanganan kesehatan jiwa, khususnya bagi remaja dan usia produktif. Ia menilai isu kesehatan mental saat ini sudah menjadi persoalan serius yang membutuhkan langkah nyata dan terukur dari pemerintah.

“Kita ingin ada program yang benar-benar real dan terukur untuk penanganan kesehatan jiwa. Dampaknya besar, dan kita tentu ingin mencegah hal-hal negatif maupun potensi tindak kriminal akibat persoalan ini,” tutupnya. (MAP/FM)