JAKARTA (20 April) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 menunjukkan sejumlah capaian positif, namun tetap memerlukan penguatan pada aspek pemerataan dan kualitas pelaksanaan program.
Menurut Wibi, sejumlah indikator makro menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional, pertumbuhan ekonomi melampaui rata-rata nasional untuk pertama kalinya sejak pandemi, serta tingkat kemiskinan yang terus menurun.
“Di sisi fiskal, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah juga berjalan dalam koridor yang terjaga,” ujar Wibi dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).
Ia menambahkan, pelaksanaan program di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, menunjukkan konsistensi yang dapat diakui.
Namun demikian, Wibi menekankan bahwa capaian tersebut perlu dibarengi dengan evaluasi yang lebih mendalam, khususnya terkait pemerataan manfaat di tingkat wilayah.
Menurut dia, sebagian indikator yang dilaporkan masih bersifat agregat, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.
“Pendekatan pelaporan yang terlalu umum berisiko melewatkan persoalan spesifik yang terjadi di tingkat wilayah, dan pada akhirnya mengurangi ketepatan respons kebijakan,” kata dia.
Wibi mengingatkan, Jakarta memiliki karakter wilayah yang beragam di 44 kecamatan, sehingga pendekatan kebijakan perlu lebih berbasis wilayah agar tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai 88,50 persen dari target. Menurut dia, capaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan efisiensi, tetapi juga mencerminkan program yang belum sepenuhnya terlaksana.
“Angka ini bukan sekadar soal efisiensi administratif — di baliknya terdapat program yang tidak sepenuhnya terlaksana dan layanan yang belum sepenuhnya diterima masyarakat,” ujarnya.
Pada sektor lingkungan hidup, Wibi menilai klaim pengelolaan sampah 100 persen perlu dilihat secara lebih kritis. Ia menekankan pentingnya kesesuaian antara kapasitas penanganan dan volume sampah yang dihasilkan.
“Pertanyaannya bukan hanya apakah sistem berjalan, tetapi apakah kapasitasnya memadai dan responsif terhadap dinamika pertumbuhan kota,” kata Wibi.
Ia juga mendorong penguatan pengelolaan sampah di tingkat wilayah agar sistem tidak hanya kuat secara agregat, tetapi juga efektif di tingkat lokal.
Lebih lanjut, Wibi menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam menangani persoalan kompleks seperti kemiskinan, pengangguran, dan kualitas lingkungan.
“Sebagai Wakil Ketua DPRD, saya mendorong agar ke depan indikator kinerja tidak hanya mengukur capaian output, tetapi juga kualitas hasil dan keterjangkauan dampaknya bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Wibi juga menyebut, capaian yang telah diraih pemerintah daerah merupakan modal penting yang perlu dioptimalkan melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Tugas kita bersama adalah memastikan capaian tersebut benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya tercermin dalam laporan,” tutupnya. (FM)