JAKARTA (23 April) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Mohamad Ongen Sangaji menyoroti pelaksanaan Musrenbang yang dinilai tidak sesuai dengan laporan di lapangan. Ia mengungkapkan adanya temuan laporan sejumlah program yang dinyatakan selesai 100 persen, tetapi pelaksanaannya di lapangan dinilai belum sepenuhnya berjalan.

Menurut Ongen, ketidaksesuaian antara laporan administrasi dan kondisi di lapangan menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan akuntabilitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.

“Ada laporan kegiatan sudah 100 persen, padahal di lapangan belum dilaksanakan atau baru sekitar 30 persen. Ini tentu harus menjadi perhatian serius,” ujar Ongen Sangaji, saat rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia meminta Bappeda dan jajaran pemerintah wilayah melakukan pengecekan langsung agar laporan program benar-benar sesuai dengan realisasi di lapangan. Terlebih, beberapa kasus serupa juga ditemukan di wilayah Jakarta Timur dan sudah disampaikan kepada wali kota setempat.

Menurut Ongen, persoalan tersebut juga berkaitan dengan lemahnya koordinasi antara Bappeda Provinsi dan Bappeda tingkat kota, yang dinilai berpotensi memicu tumpang tindih program.

“Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik bisa menurun. Karena itu saya minta ada pengecekan langsung dan laporan yang benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” tambahnya.

Selain itu, Ongen meminta Inspektorat memperkuat pengawasan, terutama terkait pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), guna mencegah potensi penyimpangan. Menurut dia, pengawasan yang ketat dibutuhkan agar program pembangunan berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Pengawasan harus diperketat, terutama terkait fasos dan fasum. Ini penting untuk menjaga transparansi dan mencegah adanya potensi penyimpangan,” pungkasnya. (MAP/FM)