JAKARTA (28 Juli) – Program bantuan sosial tidak hanya dituntut tepat sasaran, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga penerimanya dapat hidup mandiri. Karena itu, evaluasi terhadap efektivitas program bantuan sosial dinilai perlu dilakukan secara berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem, Raden Gusti Arief Yulifard, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengukur keberhasilan program bantuan sosial berdasarkan jumlah warga yang berhasil keluar dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
Menurut Gusti, bantuan sosial seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar bantuan yang diberikan secara berulang kepada penerima yang sama setiap tahunnya. Karena itu, pemerintah perlu memiliki indikator yang jelas untuk menilai sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kemandirian masyarakat.
“Saya ingin mengetahui berapa banyak penerima bansos yang sudah berhasil mandiri dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Jangan sampai penerima bantuan hanya orang yang sama terus, sementara tujuan bansos adalah meningkatkan kesejahteraan hingga masyarakat bisa mandiri,” ujar Gusti dalam rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Ia menilai evaluasi tersebut penting sebagai dasar penyusunan kebijakan sosial yang lebih efektif sekaligus memastikan anggaran bantuan sosial benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Gsuti juga mempertanyakan arah inovasi yang akan dilakukan mengingat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini masih mengacu pada data pemerintah pusat, khususnya Badan Pusat Statistik (BPS), dalam penyusunan data kesejahteraan sosial.
“Kalau bicara data, kita ini hanya sebagai wali data, sementara data utamanya berasal dari pusat. Karena itu saya ingin mengetahui inovasi apa yang akan dilakukan agar kita juga memiliki penguatan dalam pengelolaan data di daerah,” ujar Gusti Arief.
Ia menjelaskan, persoalan data masih sering menjadi keluhan masyarakat, terutama terkait perubahan status desil penerima bantuan sosial. Menurutnya, masyarakat kerap mempertanyakan mengapa setelah dilakukan pemadanan data, status desil mereka tidak mengalami perubahan.
“Di lapangan saat reses maupun melalui media sosial, yang paling banyak ditanyakan masyarakat adalah soal desil dan data penerima bantuan sosial. Ini perlu ada penjelasan yang komprehensif agar masyarakat memahami mekanismenya,” imbuhnya. (MAP/FM)