JAKARTA (29 Juli) – Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran pendidikan di Jakarta. Maraknya temuan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, mulai dari pagar miring hingga struktur bangunan yang tidak layak, dinilai menjadi peringatan agar pemerintah segera melakukan langkah pencegahan sebelum terjadi insiden yang membahayakan.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai NasDem, Fatimah Tania Nadira Alatas, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran khusus untuk audit keselamatan dan rehabilitasi sekolah yang rawan roboh dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu segera melakukan pemetaan dan audit menyeluruh terhadap kondisi fisik sekolah, terutama bangunan yang berstatus rusak berat, agar penanganan dapat dilakukan sebelum membahayakan siswa maupun tenaga pendidik.

“Saya sangat prihatin dengan maraknya pemberitaan tembok pagar sekolah yang miring bahkan roboh. Ini menyangkut keselamatan ribuan anak didik kita,” kata Tania di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Tania menegaskan pemerintah tidak boleh menunggu bangunan sekolah roboh baru melakukan perbaikan. Karena itu, ia meminta adanya alokasi anggaran khusus untuk audit keselamatan sekaligus rehabilitasi darurat sekolah-sekolah yang kondisinya sudah tidak layak.

“Jangan tunggu roboh dulu baru diperbaiki. Data saya, masih ada sekolah dengan tembok miring, atap bocor, dan pondasi rapuh. APBD harus hadir untuk melindungi anak-anak kita,” tegasnya.

Selain mengalokasikan anggaran rehabilitasi, Tania juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pembangunan sekolah, termasuk pengawasan terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah. Menurutnya, kasus pagar sekolah yang diduga terjadi akibat kesalahan pengukuran harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang.

Lebih lanjut, Tania meminta Dinas Pendidikan DKI mempublikasikan data kondisi sekolah di Jakarta, mulai dari kategori baik, rusak ringan, hingga rusak berat, agar proses pengawasan dapat dilakukan secara terbuka oleh DPRD dan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah menjelaskan sekolah-sekolah yang menjadi prioritas rehabilitasi pada 2026 beserta lokasi dan alamatnya.

“Saya minta pada pembahasan PPAS nanti ada pos anggaran untuk audit terhadap seluruh proyek pembangunan maupun rehabilitasi sekolah. Kontraktor yang kerjanya asal-asalan harus di-blacklist. Uang APBD bukan untuk membangun tembok yang satu tahun kemudian sudah miring,” pungkasnya. (FM)