JAKARTA (3 Agustus) – Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sekaligus memperkuat ketahanan pangan warga. Model tersebut dinilai layak direplikasi di berbagai wilayah Jakarta agar pengelolaan lingkungan dimulai dari tingkat rukun tetangga (RT).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyampaikan hal itu saat mengunjungi Kampung Pencegah Krisis Planet di RT 008/RW 04, Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Minggu (2/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wibi berdialog dengan Ketua RT 008/RW 04, Taufiq Supriadi, sekaligus melihat langsung berbagai inovasi pengelolaan lingkungan yang dikembangkan warga.
Di lingkungan tersebut, masyarakat mengolah sampah organik melalui sistem closed loop yang terintegrasi dengan budidaya lele, maggot, dan peternakan ayam mini. Hasil pengelolaan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan warga, termasuk melalui pembagian telur kepada balita sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi masyarakat.
Menurut Wibi, model pengelolaan lingkungan yang dikembangkan warga Malaka Jaya membuktikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya mampu mengurangi timbulan sampah, tetapi juga menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.
“Saya mengapresiasi Pak Taufik, beliau adalah sosok yang inspiring, kita berharap RT-RT se-DKI Jakarta mempunyai satu vision ke arah seperti ini untuk bagaimana lingkungannya bisa maju selain daripada kita menyelesaikan masalah sampah,” kata Wibi Andrino.
Ia mengusulkan agar setiap kelurahan di Jakarta memiliki sedikitnya satu RT percontohan yang mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Menurutnya, dukungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kolaborasi dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat mempercepat pengembangan model tersebut.
Jakarta ini kan memiliki kurang lebih 30 ribu RT, tapi untuk bisa sampai ke 30 ribu RT itu, saya rasa butuh waktu yang cukup panjang. Nah, kita mulai dari tingkat kelurahan, kita bentuk di satu kelurahan ada yang seperti ini sebagai RT percontoh,” lanjutnya.
Wibi menilai pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan budidaya ikan, maggot, dan peternakan ayam memberikan manfaat yang jauh lebih luas dibanding sekadar mengurangi volume sampah. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan sekaligus intervensi gizi bagi kelompok rentan.
“Di sini ada ikan, magot, ada ternak ayam yang nanti ada telur untuk intervensi balita stunting ataupun anak dan ibu-ibu hamil,” jelasnya.
Selain itu, Wibi menilai Kampung Pencegah Krisis Planet memiliki potensi menjadi pusat edukasi lingkungan bagi pelajar, komunitas, hingga tamu dari berbagai daerah maupun luar negeri. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar pengembangannya dapat berjalan lebih optimal.
Wibi mengatakan DPRD DKI Jakarta akan mencermati peluang dukungan melalui pembahasan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027, termasuk mendorong program yang memungkinkan model pengelolaan lingkungan tersebut direplikasi di berbagai wilayah Jakarta.
Sementara itu, Ketua RT 008/RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Taufiq Supriadi, menjelaskan bahwa warga telah mengembangkan konsep Survival Architecture Indonesia dengan memanfaatkan sampah organik maupun nonorganik sebagai sumber daya lingkungan.
Menurutnya, seluruh sampah organik di lingkungan tersebut diolah melalui sistem closed loop sehingga tidak lagi dikirim ke TPST Bantargebang.
“Program ini sudah kami jalankan selama dua tahun terakhir. Jadi ketika sekarang ada Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, bagi kami ini bukan sesuatu yang baru,” ujar Taufiq.
Ia berharap konsep tersebut dapat diterapkan di lebih banyak wilayah Jakarta agar budaya memilah dan mengolah sampah tumbuh dari lingkungan tempat tinggal masing-masing.
“Kami berharap RT-RT di DKI Jakarta mulai mengolah sampah organiknya sendiri,” pungkasnya. (FM)