Oleh: Lukman Hakim
Pengurus DPW Partai NasDem DKI Jakarta
JAKARTA (20 Agustus) – Bus yang membawa rombongan siswa tidak bisa masuk. Mobil pengantar berhenti di pinggir Jalan RS Fatmawati, lalu anak-anak berjalan memutar. Begitu kondisi di Yayasan Darul Ma’arif Al Khalidiyyah, Cipete Selatan, Cilandak, sejak pagar pedestrian Stasiun MRT Haji Nawi menutup akses masuk ke Jalan Darul Ma’arif.
Yayasan sudah menyampaikan keberatan itu ke berbagai instansi sejak 2022. Empat tahun berselang, persoalannya belum bergerak.
Pada Rabu (19/8), untuk pertama kalinya seluruh pihak, terutama sekali Pemda Jakarta, yang selama ini diharapkan menanggapi, akhirnya berkumpul di satu forum, dalam audiensi yang di inisiasi oleh Wibi Andrino, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, dan digelar di DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Forum dihadiri Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, PT MRT Jakarta, Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Perhubungan, Kecamatan Cilandak, dan Kelurahan Cipete Selatan dan di pimpin langsung oleh Wibi Andrino.
Untuk di ketahui, Darul Ma’arif bukan sekolah kecil. Berdiri sejak 1956 sebagai warisan KH Idham Chalid, kompleks ini menyelenggarakan pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Ribuan siswa, guru, dan jemaah masjid mengaksesnya setiap hari.
Perwakilan yayasan, Syauqi, menyampaikan bahwa kesulitan akses paling terasa saat kegiatan berskala besar, ketika kendaraan seperti bus tidak dapat masuk ke lingkungan sekolah. Ia menyebut yayasan telah bersurat kepada pejabat sektoral dan dinas terkait, termasuk PT MRT Jakarta, sejak empat tahun lalu. Dua surat terakhir dikirim ke Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan DKI pada 11 Maret 2026.
Direktur PT MRT Jakarta, Mega, menjelaskan pihaknya telah meninjau permohonan tersebut. Di lokasi yang dimaksud terdapat saluran drainase, trotoar, dan fasilitas umum milik perusahaan. Pemasangan pagar, menurut dia, dimaksudkan untuk keselamatan pejalan kaki. Ia juga mengingatkan bahwa apabila kendaraan dapat berbelok langsung ke jalan tersebut, akan timbul dampak lalu lintas, karena belokan langsung membutuhkan ruang manuver yang lebih luas.
Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Firman, menyatakan pihaknya akan mencari opsi penataan pagar yang lebih efektif bagi semua pihak terdampak. Ia memastikan peninjauan teknis lapangan bersama dilaksanakan pada Kamis (20/8) pukul 10.00 WIB.
Wibi Andrino menempatkan persoalan ini di luar urusan teknis semata. “Jangan sampai sesuatu yang telah dibangun dengan sejarah panjang, terutama oleh guru-guru dan ulama kami, justru dipersulit,” ujarnya.
Ia juga menyinggung arah pembangunan kota. “Memang betul Jakarta akan menjadi kota global, tetapi jangan melupakan sejarah dan dasar moral anak-anak Jakarta yang cukup luar biasa dan patut diacungi jempol.”
Dari sisi teknis, Suku Dinas Bina Marga menyatakan siap mendukung apa pun hasil rapat. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernard, menambahkan bahwa mengingat sebagian besar objek merupakan fasilitas milik PT MRT Jakarta, Dinas Perhubungan siap memfasilitasi hal-hal yang diperlukan untuk mempermudah akses.
Forum menyimpulkan penyelesaian akan ditempuh melalui penataan akses yang tetap memperhatikan keselamatan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas di Jalan RS Fatmawati. PT MRT Jakarta menjadi pihak utama dalam menentukan bentuk penataan, dengan dukungan Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan.
Hasil peninjauan lapangan hari ini akan menentukan bentuk penyelesaiannya: apakah berupa bukaan pada pagar, penggeseran titik akses, atau pengaturan arah keluar-masuk kendaraan.
Bagi yayasan, yang ditunggu sebenarnya sederhana. Akses itu pernah ada, jauh sebelum jalur MRT dibangun.