JAKARTA (20 Agustus) – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji lebih mendalam pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Nova mengatakan rencana perluasan layanan Transjakarta menuju Kepulauan Seribu merupakan langkah besar. Namun, selama ini, Transjakarta lebih dikenal mengoperasikan layanan transportasi darat melalui Bus Rapid Transit (BRT) maupun non-BRT.
Karena itu, menurutnya, pengelolaan transportasi laut membutuhkan kesiapan berbeda, terutama terkait keselamatan pelayaran, sumber daya manusia, armada, dermaga, hingga sistem operasional.
“Pertama, tentunya Transjakarta belum terbiasa untuk masalah kondisi laut. Mereka BRT dan non-BRT,” ujar Nova usai rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/8/2026).
Nova menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Karakteristik transportasi laut memiliki risiko dan kebutuhan operasional yang berbeda dengan transportasi darat sehingga tidak dapat dilakukan hanya dengan mengalihkan kewenangan pengelolaan.
Selain keselamatan, Nova meminta Pemprov DKI menghitung secara rinci konsekuensi fiskal dari rencana tersebut. Ia mencatat Transjakarta selama ini mendapat dukungan subsidi APBD yang nilainya mencapai sekitar Rp4 triliun setiap tahun.
Karena itu, DPRD perlu mengetahui apakah layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu nantinya juga akan mendapatkan subsidi, termasuk berapa kebutuhan anggaran untuk pengadaan dan pengoperasian armada.
“Subsidi dari APBD hampir Rp4 triliun lebih setiap tahun. Apakah nanti ada subsidi atau seperti apa? Berapa jumlah armada yang akan dikategorikan untuk memaksimalkan ke Kepulauan Seribu, lalu polanya seperti apa?” katanya.
Nova juga menyoroti adanya kemungkinan pembentukan anak perusahaan Transjakarta yang secara khusus menangani transportasi laut. Menurutnya, pembentukan badan baru tentu membawa konsekuensi terhadap keuangan daerah apabila membutuhkan Penyertaan Modal Daerah (PMD).
“Transjakarta kemungkinan akan membuat anak perusahaan untuk melayani penumpang ke Kepulauan Seribu. Anak perusahaan ini kalau harus ada operasional, nanti perlu PMD lagi. Berapa jumlahnya? Itu yang harus kita pikirkan secara komprehensif,” ujarnya.
Ia juga meminta skema operasional transportasi laut dijelaskan sejak awal. Jika layanan Transjakarta selama ini menggunakan operator dengan mekanisme pembayaran berdasarkan rupiah per kilometer, pemerintah perlu mengkaji apakah pola tersebut dapat diterapkan untuk transportasi laut atau membutuhkan skema baru.
Nova menambahkan, Komisi B DPRD DKI Jakarta sejauh ini belum dilibatkan dalam pembahasan khusus mengenai rencana ekspansi tersebut. Ia mengaku mengetahui rencana itu justru melalui pemberitaan.
“Selama ini kami tidak pernah ada pemberitahuan ke Komisi B soal ekspansi Transjakarta ke Kepulauan Seribu. Kami tahu dari pemberitaan saja,” katanya.
Menurut Nova, tujuan Pemprov DKI memperkuat konektivitas warga Kepulauan Seribu patut diapresiasi. Namun, kebijakan sebesar itu semestinya dibicarakan sejak awal bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga meminta Pemprov DKI menjelaskan besaran tarif kepada masyarakat. Hal tersebut penting agar publik tidak menganggap layanan Transjakarta menuju Kepulauan Seribu otomatis memiliki tarif yang sama dengan layanan bus Transjakarta di daratan.
Saat ini, layanan kapal menuju Kepulauan Seribu yang dikelola Dinas Perhubungan DKI Jakarta memiliki tarif sekitar Rp40 ribu. Sementara tarif Transjakarta di daratan dikenal jauh lebih rendah.
“Dikira masyarakat Transjakarta nanti bayarnya cuma Rp3.500. Padahal sekarang sudah Rp40.000 tiket ke Pulau Seribu yang dikelola Dishub DKI Jakarta. Ini harus diterangkan. Berapa sih tiketnya?” ujar Nova.
Nova juga meminta aspek pelayanan disiapkan sejak awal, mulai dari jumlah armada, kapasitas penumpang, sistem ticketing, hingga kepastian tempat duduk bagi penumpang.
Menurutnya, seluruh perencanaan tersebut harus dihitung secara matang agar layanan baru tidak menimbulkan persoalan baru ketika sudah beroperasi.
“Kalau sudah siapkan armada banyak, ticketing-nya harus cepat. Masyarakat harus kebagian tiket hingga tempat duduk. Berapa ticketing yang akan disalurkan nanti? Dia harus hitung,” katanya.
Nova menegaskan Komisi B DPRD DKI Jakarta akan meminta pembahasan khusus mengenai rencana tersebut. DPRD ingin memastikan ekspansi transportasi laut benar-benar menghasilkan layanan publik yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
“Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tujuannya bagus. Tapi alangkah bagusnya kita berbicara lebih mendalam dengan stakeholders terkait,” pungkas Nova. (*/FM)