JAKARTA (09 September) – Anggaran kebudayaan DKI Jakarta diminta lebih banyak memberi dampak langsung bagi pelaku seni lokal. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Raden Gusti Arief, menilai belanja program kebudayaan perlu diarahkan pada kegiatan yang memperluas ruang keterlibatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan seniman, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Hal itu disampaikan Gusti dalam rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Gusti menyoroti sejumlah pos anggaran di Dinas Kebudayaan yang dinilainya perlu dievaluasi dari sisi manfaat. Salah satunya anggaran pembuatan video profile sebesar Rp596 juta. Menurutnya, anggaran tersebut akan lebih bermanfaat apabila dialihkan untuk membuka ruang kegiatan bagi para pegiat seni.
“Anggaran video profile lebih baik dibuat perlombaan atau festival bagi pegiat seni, hasilnya bisa lebih banyak dan bermanfaat,” ujar Gusti.
Ia juga mempertanyakan anggaran pengelolaan website dan media sosial sebesar Rp1,29 miliar. Menurut Gusti, pengelolaan kanal digital pemerintah seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah pengikut atau interaksi, tetapi dari dampaknya terhadap program kebudayaan dan ekosistem seni di Jakarta.
“Indikator kinerjanya (KPI) jangan sekadar jumlah followers atau likes. Percuma jika tidak ada dampaknya terhadap peningkatan kunjungan museum, kegiatan kebudayaan, maupun promosi seniman,” tegasnya.
Menurut Gusti, penguatan promosi digital seharusnya dapat menjadi instrumen untuk memperkenalkan karya dan kegiatan seniman lokal sekaligus meningkatkan kunjungan masyarakat ke ruang-ruang kebudayaan.
Selain itu, Gusti menyoroti program Jakarta Penuh Warna yang memiliki anggaran Rp12,73 miliar. Ia meminta Dinas Kebudayaan menjelaskan jadwal pelaksanaan serta pembagian anggaran program tersebut secara rinci.
Gusti juga mengingatkan agar alokasi anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk biaya penyedia jasa maupun produksi sehingga manfaat program justru tidak maksimal dirasakan pelaku seni.
“Jangan sampai 80 persen justru habis di vendor dan production cost, sementara pelaku seni DKI Jakarta tidak merasakan dampaknya. Di tengah tahap efisiensi anggaran saat ini, penyerapan harus benar-benar diarahakan untuk kesejahteraan masyarakat dan seniman lokal,” tegasnya.
Di sisi lain, Gusti turut menyoroti rendahnya penyerapan sejumlah program Dinas Kebudayaan. Berdasarkan data per 8 September, penyerapan program Unit Pengelola Cagar Budaya (UPB) baru mencapai 18 persen, sementara program Kesejarahan sebesar 15,32 persen.
Ia meminta Dinas Kebudayaan memperjelas timeline penyelesaian program agar target penyerapan dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan.
“Penyerapan ini masih sangat jauh dari target. Saya minta timeline pengerjaannya diperjelas, bagaimana cara mengejar sisa target dalam dua bulan ke depan. Jangan sampai hasilnya asal-asalan karena dikejar waktu. Jika diperlukan, kami di Komisi E siap turun melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung progress-nya,” ujar Gusti. (MAP/FM)