JAKARTA (20 Oktober): Integrasi Transjakarta dan MRT di kawasan Grogol, Jakarta Barat, membutuhkan perencanaan terpadu yang juga mencakup revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Grogol 12 Mei Reformasi. Perencanaan tersebut diperlukan agar konektivitas antarmoda dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat terwujud secara menyeluruh.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menekankan pentingnya penyusunan satu masterplan sebagai acuan bersama bagi seluruh instansi dan operator transportasi. Dengan perencanaan yang selaras, pengembangan kawasan Grogol sebagai kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD) diharapkan tidak berjalan secara parsial.
Dengan demikian, perencanaan transportasi berbasis bus dan rel tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mengacu pada satu rencana induk yang terintegrasi.
“Kita melihat ya bagaimana banyak puzzle-puzzle dalam pembangunan di Jakarta di mana ternyata untuk membangun satu wilayah itu masing-masing ternyata punya konsep,” ujar Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/10).
Wibi mengungkapkan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) perlu berperan dalam menyelaraskan perencanaan tersebut. Integrasi diperlukan agar pengembangan Transjakarta dan MRT di kawasan Grogol dapat saling terhubung dalam satu konsep pembangunan.
“Harapannya, antara Transjakarta dengan MRT punya satu masterplan yang sama. Dipadu lewat Dinas Citata sebagai leading sector bersama Bappeda,” tutur Wibi.
Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta ini berharap pengembangan Grogol dapat menjadi contoh bagi pembangunan kawasan TOD di wilayah Jakarta lainnya. Dalam proses tersebut, aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas perlu menjadi bagian dari perencanaan sejak awal, sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
“Disabilitas menjadi satu hal yang penting karena kita sudah ada Perda disabilitas di mana aksesibilitas untuk infrastruktur itu harus terbangun dan ini harus diejawantahkan dalam perencanaan-perencanaan yang kita buat,” imbuhnya.
Guru Besar sekaligus Direktur Lembaga Manajemen Universitas Trisakti, Bambang mengatakan kondisi JPO Grogol 12 Mei Reformasi yang dinilai sudah tidak ideal untuk menunjang mobilitas masyarakat dan mahasiswa di kawasan tersebut. Ia menyebut lebar JPO yang ada saat ini sekitar 2,5 meter, sedangkan standar yang disampaikannya mencapai 6 meter.
“Sangat perlu direvitalisasi dan dikaitkan dengan TOD atau MRT yang akan dibangun,” kata Bambang.
Menanggapi rencana tersebut, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Weni Maulina, menyatakan kesiapan pihaknya mendukung penyusunan perencanaan teknis di kawasan strategis seperti Grogol. Kawasan itu dikelilingi pusat pendidikan, rumah sakit, dan area komersial yang membutuhkan konektivitas transportasi memadai.
“Dalam waktu dekat. Kami siap mendukung masterplan yang terintegrasi,” jelas Weni.
Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas PT Transjakarta, Tjahyadi, menyambut terbuka kolaborasi untuk menyatukan konsep integrasi transportasi demi meningkatkan kenyamanan masyarakat. Transjakarta, kata dia, akan menyempurnakan rencana integrasi armada bus dengan moda transportasi berbasis rel bersama BUMD terkait.
“Kita sudah punya konsep yang disiapkan dari tahun 2025,” pungkas Tjahyadi. (II/FM)