JAKARTA (22 April) – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyoroti efektivitas program pelatihan kewirausahaan Jakpreneur yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM). Ia mempertanyakan efektivitas pelatihan hard skill yang menyasar sekitar 8.000 peserta jika tidak dibarengi dengan pendampingan yang berkelanjutan.

Menurutnya, pelatihan singkat selama tiga hari tidak cukup untuk mencetak seorang pengusaha tangguh. Nova menekankan perlunya perubahan paradigma, dari sekadar mengejar kuota jumlah peserta menjadi fokus pada kualitas hasil.

“Kami tidak ingin hanya sekadar memberikan pelatihan dan bantuan alat atau modal, lalu selesai begitu saja. Kami ingin ada inkubator bisnis,” kata Nova Paloh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia mendorong perubahan pendekatan dari orientasi kuantitas peserta menuju kualitas hasil program. Menurutnya, kolaborasi dengan pakar maupun perguruan tinggi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pendampingan dan meningkatkan keberhasilan peserta.

“Perlu ada kolaborasi dengan para pakar maupun perguruan tinggi untuk menjadi instrumen pendampingan. Lebih baik kuota peserta minimal, namun benar-benar menjadi cikal bakal pengusaha yang sukses dan berkelanjutan di Jakarta,” lanjutnya.

Selain menyoroti Jakpreneur, Nova juga mengatakan perlunya perbaikan dalam pengelolaan anggaran, terutama terkait efisiensi pengadaan barang dan jasa yang masih menyisakan anggaran cukup besar. Meski rata-rata realisasi anggaran mitra Komisi B telah mencapai sekitar 90 persen, ia menilai kualitas penyerapan tetap perlu diperbaiki.

“Kami melihat ada problematika terkait pengadaan barang dan jasa. Adanya penawaran yang cukup jauh dari nilai pagu menimbulkan sisa anggaran yang signifikan. Hal ini tentu harus menjadi perhatian agar ke depan penyerapan anggaran lebih optimal,” imbuhnya. (EP/FM)