JAKARTA (20 Agustus) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, berharap penyegaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa peningkatan kinerja birokrasi, khususnya dalam pengelolaan dan optimalisasi aset daerah.
Harapan tersebut disampaikan Wibi saat menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia secara khusus menyoroti Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta yang kini dipimpin oleh pejabat baru, Muhammad Abbas.
“Dengan adanya penyegaran ini, kinerja dari Pemprov DKI Jakarta bisa tambah bagus, terutama yang menjadi catatan kita di bidang aset,” ujar Wibi, Rabu (19/8/2026).
Menurut Wibi, pengelolaan aset menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus terus dibenahi karena Jakarta memiliki potensi aset daerah yang besar. Aset tersebut, kata dia, tidak cukup hanya tercatat dan diamankan secara administratif, tetapi juga perlu dikelola secara profesional agar memberikan nilai tambah bagi daerah.
Wibi mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya telah menggelar kegiatan Jakarta Asset Management. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan pemerintah dengan berbagai pihak sekaligus mendorong optimalisasi aset daerah agar dapat memberikan dampak ekonomi bagi Jakarta.
“Dengan adanya kegiatan seperti Jakarta Asset Management, kita bisa melihat bahwa aset-aset yang dimiliki Jakarta memiliki potensi yang besar. Tinggal bagaimana manajemennya dilakukan dengan luar biasa sehingga value atau nilai dari aset tersebut bisa benar-benar kita dapatkan,” katanya.
Karena itu, Wibi berharap kepemimpinan Abbas sebagai Kepala BPAD yang baru dapat mempercepat pembenahan pengelolaan aset daerah. Ia menilai dibutuhkan strategi dan manajemen yang tepat agar aset yang selama ini belum optimal dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Abbas sebagai Kepala BPAD yang baru, harapan kita bersama terkait pengelolaan aset ini bisa tercapai,” ujar Wibi.
Selain penguatan kinerja birokrasi, Wibi menekankan bahwa optimalisasi aset dan pembangunan Jakarta membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga maupun mengembangkan potensi kota.
Ia mengatakan masyarakat perlu memiliki kesadaran bahwa berbagai persoalan pembangunan, termasuk pengelolaan aset dan lingkungan kota, merupakan tanggung jawab bersama.
“Ini harus jadi gerakan bersama, tidak bisa hanya dari pemerintah saja, tetapi seluruh masyarakat dan warga Jakarta harus ikut berkontribusi. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan kesadaran bahwa ini merupakan isu dan masalah bersama,” jelasnya.
Wibi optimistis target pembangunan Jakarta dapat lebih cepat diwujudkan apabila terdapat sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah kota.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita bisa berjalan dengan baik, kalau antara warga dengan Pemda—mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga wali kota—bisa bergerak bersama-sama,” pungkas Wibi. (MAP/FM)