JAKARTA (17 April) – Pulau Seribu Utara dan Pulau Seribu Selatan menjadi 2 kecamatan yang masih terbebas dari wabah virus Corona (Covid-19) dari total 44 kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris pun meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan khusus dengan menerapkan karantina wilayah di Kepulauan Seribu.

“Kita harus benar-benar menjaga wilayah yang masih aman di DKI Jakata. Saya berharap pemerintah pusat mengerti kalau bisa Pulau Seribu ditutup sehingga tidak ada yang bebas keluar masuk lagi. Jika itu terlaksana insya Allah bisa aman,” ujar Idris usai melakukan rapid test Covid-19 bersama Badan Rescue NasDem dan DPP Partai NasDem di Kecamatan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun DKI Jakarta sudah mulai memberlakukan Pebatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 10 April lalu, namun kebijakan tersebut dirasa belum cukup. Idris berharap tidak ada lagi aktivitas kapal yang keluar dan masuk ke Pulau Seribu.

“Jangan sampai nantinya jika ada masyarakat yang keluar masuk Pulau Seribu justru membawa Covid-19. Kita sudah menjaga sedemikian rupa, tapi karena ada  kecerobohon bisa jadi sia-sia semuanya,” jelasnya.

Legislator NasDem dari Kepulauan Seribu ini juga menyoroti proses penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, masih banyak ditemukan bantuan diberikan kepada masyarakat yang belum membutuhkan. Sebaliknya, masyarakat yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan Bansos. Kondisi ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Bantuan sosial ini belum tepat sasaran. Arahnya masih belum sesuai dengan harapan masyarakat  Pulau Seribu,” katanya.

Idris mengungkapkan, banyak warga yang jadi ribut satu sama lain hanya karena mereka merasa ada ketidakadilan. Untuk itu, dia meminta kepada Pemprov DKI agar segera mendata ulang kembali warga yang berhak menerima bantuan.

“Pendataannya juga belum benar, sehingga pendistribusiannya belum tepat sasarran,” pungkasnya. (FM).