Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengeluhkan masih banyaknya parkir liar di Jakarta. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Capt. Subandi usai rapat evaluasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2016 bersama dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut Subandi, masalah parkir liar di Jakarta masih bisa dioptimalkan dan ditertibkan lagi, sehingga dapat menambah retribusi pendapatan Pemerintah Daerah dari sektor perparkiran.

“Maka kami meminta kepada SKPD terkait untuk tetap bekerja sesuai aturan, karena memang parkir ini sudah harus ditertibkan, selain mengganggu kelancaran lalu lintas, juga berpotensi ada kebocoran atau kehilangan pendapatan dari sektor parkir,” ujar Capt. Subandi, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/7).

Meski masih memiliki beberapa hambatan, Subandi mengapresiasi penyerapan anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016. Tercatat, penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut mencapai 82,09 persen dari anggaran total senilai Rp1,21 triliun.

“Relatif bagus. Kalau pun ada yang belum terserap karena memang masih terkendala oleh kebijakan-kebijakan institusi lain, misalnya rencana pemeriksaan kendaraan bermotor. Masih ada sengketa soal lahan, dan itu masih terus diupayakan,” lanjut anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta ini.

Selain itu, Subandi juga menyoroti kondisi transportasi laut untuk mengangkut orang ke Kepulauan Seribu. Selain kondisi dermaga yang belum layak, dari keamanan dan keselamatan armada juga masih belum terukur. Dirinya pun berharap agar ke depan Dishub DKI Jakarta fokus memodernisasi dermaga

“Karena ada Pansus pelabuhan Muara Angke, maka harus disinkronkan juga dengan rencana Pansus. Jangan sampai nanti kalau sudah dibangun, tiba-tiba Pansus ada rencana perombakan besar-besaran, misalnya. Artinya, jangan sampai anggaran terpakai mubazir, harus disinkronkan dengan master plan,” tutup Capt. Subandi. (FM)