JAKARTA (14 September): Merawat integritas kader-kader partai politik tidak cukup dengan pendidikan politik saja. Menurut Wasekjend DPP Partai NasDem Willy Aditya, parpol perlu membangun instrumen-instrumen aturan yang ketat guna mencegah kader-kadernya jatuh ke kubangan korupsi.
“Sekolah saja tidak cukup. Tapi, butuh keberpihakan dan integritas dari kader-kader parpol itu sendiri, terutama yang memegang jabatan di pemerintahan atau di DPR. Partai harus memastikan membangun instrumen dan sistem integritas kepartaian,” ujar Willy Aditya saat menanggapi ajakan KPK melakukan Diskusi Sistem Integritas Partai Politik dengan Partai NasDem di Auditorium DPP Partai NasDem, Jalan Cikini Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, (13/09).
Lebih jauh Willy memaparkan, itulah yang mendorong Partai NasDem bekerja sama dengan KPK. Khusus untuk pilkada 2018 misalnya, NasDem bakal mengirimkan daftar calon kepala daerah yang diusung Partai NasDem dan meminta KPK menelusuri rekam jejaknya.
“Semua data bakal calon kepala daerah dari NasDem kita kirim ke KPK. Kita tidak ingin ada kader calon kepala daerah dari NasDem tidak berintegritas. Nanti ketahuan siapa yang memiliki catatan merah dan siapa yang bersih. Ini instrumen untuk memastikan calon pemimpin yang berintegritas yang nantinya dipilih rakyat,” tambah Willy.
Bukan hanya itu, NasDem juga akan menginstruksikan semua anggota DPRD di daerah untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK.
“DPR sudah. Sekarang DPRD juga. Kami minta KPK juga ada instrumen lain untuk pencegahan,” ujar dia.
Sementara itu Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengapresiasi langkah aktif NasDem membersihkan internal parpol dari kader-kader yang tidak punya integritas. Terlebih, NasDem tidak menerapkan politik mahar bagi calon kepala daerah yang diusung.
“Biaya yang paling mahal adalah biaya mahar dan biaya saksi. Kondisi ini yang bisa memicu maraknya korupsi. Peran partai menjadi penting, baik di pusat maupun daerah untuk menekan angka korupsi di Indonesia. NasDem bilang bebas mahar, paling tidak satu sistem sudah bebas,” ujar Pahala.
Menurut Pahala, setidaknya ada 4 poin yang harus dilakukan partai politik dalam rangka membangun sistem integritas kepartaian. Pertama, menghilangkan politik transaksional dan membangun sistem keuangan yang transparan. Kedua, memiliki organ penegakkan etika.
“Ketiga, rekrutmen harus dilakukan secara terbuka. Terakhir, kaderisasi di internal harus dilakukan secara transparan. Empat ini saja dilakukan maka sistem integritas kepartaian bisa terbangun,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hukum Taufik Basari menambahkan, partai harus menjadikan praktik-praktik politik berintegritas sebagai budaya keseharian di internal partai. Dengan begitu, kader-kader yang tidak kompeten dan tak punya integritas bakal tersingkir dengan sendirinya.
“Kalau otak maling, kalau dia tidak cocok dengan kultur NasDem, dia akan tersingkir dengan sendirinya. Tidak hanya di atas kertas saja, kulturnya harus dibangun. Seleksi alam pun akan berjalan,” jelasnya. (*)